detikNews

JK: THR PNS Pakai APBD Sudah Dianggarkan ke Daerah, Harus Disiapkan

Wakil Presiden Jusuf Kalla menyebut kebijakan THR PNS yang diambil dari APBD sudah dianggarkan oleh Kementerian Keuangan.

Kamis, 07 Jun 2018 12:50 WIB

detikNews

Risma Vs Tjahjo, Anggota Ombudsman Soroti soal Kebijakan Dadakan

Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini keberatan dengan surat edaran dari Mendagri Tjahjo Kumolo tentang pemberian THR PNS daerah memakai dana APBD.

Kamis, 07 Jun 2018 12:47 WIB

detikNews

Polemik Mendagri Vs Risma soal THR, Ini Usulan PPP

PPP memberi usulan bagi daerah yang belum menyiapkan anggaran THR. Apa saja?

Kamis, 07 Jun 2018 09:48 WIB

detikNews

Polemik THR Mendagri Vs Risma, Fahri: Jangan Jadi Isu Politik

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menilai Tunjangan Hari Raya (THR) PNS menjadi isu politik pemerintah.

Kamis, 07 Jun 2018 08:45 WIB

detikNews

Bela Mendagri soal THR, NasDem: Uang Rakyat Memang untuk Rakyat!

NasDem sebagai partai koalisi pemerintah membela Mendagri Tjahjo Kumolo soal polemik THR PNS daerah.

Kamis, 07 Jun 2018 07:27 WIB

detikNews

Bela Risma soal THR PNS, PKB: Harusnya Dianggarkan di APBN

Ketua DPP PKB Lukman Eddy menyebut THR PNS seharusnya dianggarkan di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Kamis, 07 Jun 2018 06:25 WIB

detikNews

Kritisi soal THR PNS, Habiburokhman: Solusinya #2019GantiPresiden

Ketua DPP Gerindra Habiburokhman menyebut solusi polemik THR dan gaji ke-13 PNS daerah adalah ganti presiden.

Kamis, 07 Jun 2018 05:40 WIB

detikNews

Beda Sikap Tjahjo-Risma Soal THR PNS, PDIP ke Mana?

Dua elite PDIP, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini dan Mendagri Tjahjo Kumolo, silang pendapat soal THR PNS yang menggunakan APBD. Lantas bagaimana sikap PDIP?

Kamis, 07 Jun 2018 03:45 WIB

detikNews

Kota Mojokerto Satu-satunya Peraih UHC Award di Jatim

Dari 38 Kota dan Kabupaten di Jatim, baru Kota Mojokerto yang meraih Universal Health Coverage (UHC) Award.

Rabu, 06 Jun 2018 20:23 WIB

detikNews

Komnas HAM: Larangan Eks Koruptor Nyaleg Tidak Langgar HAM

Komnas HAM mendukung Peraturan KPU (PKPU) yang mengatur larangan eks napi korupsi maju menjadi calon anggota legislatif (caleg).

Rabu, 06 Jun 2018 18:49 WIB