Kategori Berita
Daerah
Layanan
detik Network
Yang sedang ramai dicari
  1. Loading...
Promoted
Terakhir yang dicari
    Loading...

Filter

Urut berdasarkan
Tipe artikel
Perkuat Pemerintahan Cukup Dua Fraksi di Parlemen

detikNews

Perkuat Pemerintahan Cukup Dua Fraksi di Parlemen

Demokrat mewacanakan agar koalisi nantinya diatur dalam sebuah produk hukum, yakni UU. Anggota Wantimpres, Jimmly Asshidiqie ikut bersuara. Menurutnya cukup ada dua fraksi di parlemen, pemerintah dan oposisi.
Senin, 28 Feb 2011 03:03 WIB
Golkar Minta Menpora Berhenti Intervensi PSSI

Sepakbola

Golkar Minta Menpora Berhenti Intervensi PSSI

Tidak cuma kalangan internal PSSI yang jengah dengan tindakan Menpora Andi Mallarangeng. Partai Golkar pun meminta Andi menghentikan intervensinya dalam proses pemilihan Ketua Umum PSSI.
Sabtu, 26 Feb 2011 17:19 WIB
Demokrat Usul Koalisi Diatur dalam UU

detikNews

Demokrat Usul Koalisi Diatur dalam UU

Untuk mencegah terulangnya pembakangan Golkad dan PKS dalam pengambilan keputusan angket mafia pajak, Fraksi Partai Demokrat mengusulkan koalisi bisa diatur dalam sebuah undang-undang.
Jumat, 25 Feb 2011 14:27 WIB
Ical: Golkar Tidak Intervensi PSSI

Sepakbola

Ical: Golkar Tidak Intervensi PSSI

Sejumlah pihak menuding PSSI  diintervensi oleh Partai Golkar karena keberadaan sejumlah kadernya di sana. Hal tersebut dibantah keras oleh Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie.
Senin, 21 Feb 2011 13:38 WIB
Pentingnya Afirmasi Internal Partai Politik untuk Perempuan

detikNews

Pentingnya Afirmasi Internal Partai Politik untuk Perempuan

Pengurus partai politik berperan besar dalam merekrut dan menempatkan calon perampuan dalam daftar calon. Namun karena perempuan tidak mendapat tempat di kepengurusan partai politik, calon-calon perempuan berkualitas pun gampang disisihkan.
Rabu, 29 Des 2010 12:33 WIB
Wakil Ketua DPRD Banyuwangi Terancam Di-recall

detikNews

Wakil Ketua DPRD Banyuwangi Terancam Di-recall

DPD Golkar Banyuwangi akan mengajukan recall terhadap Wakil Ketua DPRD Banyuwangi Pebdi Arisdiawan. Langkah itu untuk menindaklanjuti pemecatan Pebdi sebagai anggota Partai Golkar karena dianggap melanggar AD/ART partai.
Rabu, 14 Jul 2010 15:19 WIB