detikNews

Megawati Singgung Partai yang Punya TV dan Koran: Rankingnya Naik?

Ketum PDIP Megawati berbicara banyak hal dalam sekolah kepala daerah yang digelar partainya.

Selasa, 06 Sep 2016 17:09 WIB

detikNews

Perwira Polisi Kongkow Bareng Bos Sawit: Jenderal Tito Diminta Bertindak!

Anggota Komisi III DPR Dwi Ria Latifa bersikap keras atas apa yang dilakukan beberapa perwira Polri di Riau.

Jumat, 02 Sep 2016 16:16 WIB

detikNews

Alasan Jaksa Agung Hentikan Kasus Rekening Gendut Gubernur Nur Alam

Kejagung pernah menangani kasus rekening gendut Gubernur Sultra Nur Alam.

Jumat, 02 Sep 2016 14:18 WIB

detikNews

Soal Remisi Koruptor, Dirjen Pemasyarakatan: Terserah Presiden!

Remisi koruptor yang diberikan Ditjen Pemasyarakatan ditentang pegiat antikorupsi dan KPK.

Senin, 29 Agu 2016 15:04 WIB

detikNews

KPK: Status Cegah Aguan Belum Dicabut!

KPK menepis rumor menyudahi kasus reklamasi hanya sampai eks bos Agung Podomoro, Ariesman Widjaja dan anggota DPRD DKI Sanusi saja.

Jumat, 26 Agu 2016 11:48 WIB

detikNews

Di Tengah Status Tersangka dari KPK, Gubenur Nur Alam Raih Doktor Ekonomi dari UNJ

Status tersangka korupsi tak menghalangi Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam berkiprah di bidang akademik.

Jumat, 26 Agu 2016 09:42 WIB

detikNews

Berantas Perdagangan Orang, BNP2TKI Perkuat Layanan TKI di NTB

BNP2TKI akan memperkuat layanan TKI di 7 wilayah di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).

Rabu, 24 Agu 2016 21:11 WIB

detikNews

KPK Gandeng Ombudsman Awasi Pelayanan Satu Pintu di Daerah

Meski sudah terdapat Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di lembaga atau instansi, fungsi pengawasannya dinilai kurang.

Senin, 22 Agu 2016 14:16 WIB

detikNews

Alasan Menkum Beri Remisi Koruptor Karena Lapas Penuh Dianggap Tak Tepat

Rencana Menkum HAM Yasonna Laoly merevisi PP 99/2002 tentang pemberian remisi untuk koruptor mendapat tentangan. Alasan lapas penuh dianggap tidak masuk akal.

Kamis, 18 Agu 2016 07:01 WIB

detikNews

BNP2TKI Apresiasi Dukungan KPK Pada Pembenahan Tata Kelola TKI

BNP2TKI mengapresiasi dukungan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap program reformasi pembenahan tata kelola TKI.

Sabtu, 13 Agu 2016 00:53 WIB