detikNews

Jokowi Bentuk Tim Percepatan Pembangunan Papua, Ma'ruf Jadi Ketua Pengarah

Presiden Jokowi membentuk Tim Koordinasi Terpadu Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Papua-Papua Barat. Wapres Ma'ruf menjadi Ketua Dewan Pengarah.

Kamis, 08 Okt 2020 12:30 WIB

detikNews

Tangani Corona, Tim Bentukan Jokowi Siaga di 135 Pintu Perbatasan

Tim reaksi cepat juga akan berjaga di 132 RS rujukan, 109 RS TNI, 53 rumah sakit Polri, serta 65 RS BUMN.

Sabtu, 14 Mar 2020 13:45 WIB

detikNews

Ini Susunan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona yang Dipimpin Kepala BNPB

Ini susunan Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona yang dipimpin Kepala BNPB Doni Monardo.

Jumat, 13 Mar 2020 23:52 WIB

detikNews

Menpan-RB: Sebaiknya BIN Tidak di Bawah Menko Polhukam

"Sebaiknya BIN tidak dikoordinasikan Menko Polhukam karena lintas sektor. Penempatan di bawah presiden menjadikan BIN strategic unit presiden," kata Tjahjo.

Senin, 20 Jul 2020 15:02 WIB

detikFinance

Prabowo Tiba-tiba ke Kantor Luhut, Ada Apa?

Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto siang ini menemui Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.

Jumat, 21 Feb 2020 11:58 WIB

detikFinance

Alasan Erick Tunjuk Petinggi Polisi Jadi 'Tangan Kanan' di BUMN

Menteri BUMN Erick Thohir melantik Irjen Polisi Carlo Brix Tewu sebagai Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan Kementerian BUMN. Apa tugasnya?

Selasa, 04 Feb 2020 17:20 WIB

detikNews

7 Poin Pernyataan Pemerintah Tanggapi Demo Ricuh Tolak Omnibus Law

Pemerintah akan menindak tegas terhadap kericuhan yang terjadi di tengah-tengah aksi demonstrasi menolak omnibus law Undang-Undang (UU) Cipta Kerja.

Kamis, 08 Okt 2020 21:43 WIB

detikNews

Dipimpin Benny Mamoto, Ini 18 Anggota Tim Investigasi TGPF Kasus Intan Jaya

Mahfud Md membentuk TGPF terkait kasus penembakan di Intan Jaya, Papua. Tim investigasi lapangan terdiri dari 18 orang. Siapa saja?

Jumat, 02 Okt 2020 13:20 WIB

detikNews

Tak Ada Komnas HAM di TGPF Kasus Intan Jaya, Ini Penjelasan Mahfud Md

Menko Polhukam Mahfud Md menjelaskan tidak adanya unsur Komnas HAM di TGPF Intan Jaya karena pemerintah tidak ingin dianggap mempolitisasi Komnas HAM.

Jumat, 02 Okt 2020 14:17 WIB