Dalam konteks efisiensi anggaran, optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui Ekonomi Pancasila menjadi kunci untuk kemandirian fiskal dan keadilan sosial
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan agar ASN di lingkungan Pemprov DKI tidak mengeluh atas berkurangnya Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat.
Pramono mengungkap pengurangan dana bagi hasil (DBH) dari pemerintah pusat kepada Pemprov Jakarta hampir Rp 15 triliun. APBD DKI 2026 turun jadi Rp 79 triliun.
Pemerintah telah memutuskan 10 daerah dengan penyumbang sampah terbesar lebih dulu menyiapkan lahan pembangunan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa).