detikNews

KPU Minta Kemendagri Pastikan Pemda Terbuka Bahas Anggaran Pilkada 2020

KPU meminta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk memastikan pembahasan anggaran di lima daerah berlangsung secara terbuka.

Selasa, 05 Nov 2019 17:48 WIB

detikNews

KPU: 5 Daerah Belum Teken Hibah Anggaran Pilkada 2020

Pilkada serentak bakal digelar di 270 daerah pada 2020. KPU menyebut ada lima daerah yang belum melakukan penandatanganan NPHD untuk anggaran Pilkada 2020.

Selasa, 05 Nov 2019 16:11 WIB

detikNews

252 KPU Daerah Telah Usulkan NPHD Pilkada 2020

Sebanyak 252 KPU daerah disebut telah mengusulkan NPHD ke KPU pusat.

Senin, 09 Sep 2019 14:13 WIB

detikNews

Pilkada 2020 di 270 Daerah: 9 Pilgub, 224 Pilbup, 37 Pilwalkot

Ada 9 provinsi yang akan menggelar pilkada pada tahun 2020. Pilkada untuk 9 provinsi itu akan dilakukan serentak dengan pilkada tingkat kabupaten dan kota.

Senin, 24 Jun 2019 15:13 WIB

detikNews

Ini 270 Daerah yang Gelar Pilkada Serentak 2020

Pilkada Serentak akan diselenggarakan kembali pada tahun 2020 mendatang. Ada 270 daerah yang akan mengikuti Pilkada Serentak ini. Mana saja?

Minggu, 23 Jun 2019 05:28 WIB

detikNews

6 Istri Kepala Daerah di Sumbar Jadi Caleg

Tiga di antaranya maju dengan partai yang berbeda dengan sang suami.

Selasa, 09 Apr 2019 13:17 WIB

detikNews

KPU Solok Selatan Sumbar Sudah Terima Seluruh Surat Suara

Seluruh surat suara untuk Pemilu 2019 di seluruh Solok Selatan, Sumatera Barat, sudah terdistribusi ke tiap kabupaten/kota.

Minggu, 17 Feb 2019 15:04 WIB

detikNews

Jokowi Lantik KPU, Bawaslu, dan 1 Hakim MK yang Baru Besok

Calon komisioner KPU, Bawaslu, dan satu calon hakim MK akan dilantik oleh Presiden Jokowi. Pelantikan akan digelar Selasa (11/4) besok.

Senin, 10 Apr 2017 18:19 WIB

detikNews

12 Kepala Daerah di Sumbar Dilantik, 1 Lainnya Tertunda karena Gugatan di MK

Ada satu pasangan kepala daerah yang tertunda pelantikannya karena gugatan sengketa Pilkada di Mahkamah Konstitusi (MK).

Rabu, 17 Feb 2016 12:52 WIB

detikNews

140 Gugatan Ditolak MK, Batas Limitatif Sengketa Pilkada Dinilai Irrasional

Margarito menilai sebaiknya pasal sakti itu bisa direvisi. Sebab apabila tidak maka memungkinkan seorang kepala daerah terpilih dengan cara curang.

Senin, 01 Feb 2016 17:26 WIB