Harian Detik
Pansus Hambalang Berpeluang Dibentuk
Sebagian fraksi menyetujui interpelasi, Demokrat menolak.
Jumat, 16 Nov 2012 17:00 WIB
Filter
Urut berdasarkan
Tipe artikel
detikNews
Soal Interpelasi Hambalang, FPPP: Sudah Keputusan BAKN
Rekomendasi BAKN DPR untuk penggunaan hak interpelasi soal kasus Hambalang didukung fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Menurut Sekretaris FPPP Arwani Thomafi, rekomendasi tersebut sudah menjadi keputusan BAKN.
Jumat, 16 Nov 2012 09:24 WIB
detikNews
FPAN Dukung DPR Gunakan Hak Interpelasi Untuk Kasus Hambalang
Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR merekomendasikan penggunaan hak interpelasi terkait kasus proyek Hambalang. Fraksi PAN menyetujui rekomendasi badan kelengkapan DPR tersebut.
Jumat, 16 Nov 2012 08:42 WIB
detikNews
BAKN Rekomendasikan Interpelasi Soal Hambalang, FPKB: Kami Pelajari Dulu
Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR menemukan sejumlah penyelewengan dalam proyek pembangunan P3SON di Hambalang. BAKN merekomendasikan penggunaan hak interpelasi dalam kasus tersebut.
Jumat, 16 Nov 2012 08:00 WIB
detikNews
Gerindra Dukung Rekomendasi BAKN Soal Kasus Hambalang
Hasil penelaahan BAKN DPR menemukan adanya penyelewengan dalam proyek Hambalang. Hasil penelaahan tersebut merekomendasikan penggunaan hak interpelasi. Fraksi Gerindra mendukung penuh rekomendasi tersebut.
Jumat, 16 Nov 2012 07:01 WIB
Harian Detik
DPR Didesak Ajukan Interpelasi
BAKN meragukan kinerja Panita Kerja Hambalang.
Jumat, 16 Nov 2012 06:00 WIB
Harian Detik
KPK Telaah Laporan Dipo
Dahlan Iskan diminta melakukan langkah serupa.
Jumat, 16 Nov 2012 06:00 WIB
detikNews
FPKS Siap Gunakan Hak Interpelasi Kasus Hambalang
Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR yang menemukan sejumlah penyelewengan di proyek Hambalang merekomendasikan penggunaan hak interpelasi. FPKS DPR mendukung penuh rekomendasi BAKN ini.
Jumat, 16 Nov 2012 05:25 WIB
detikNews
FPD Tolak Interpelasi Kasus Hambalang
BAKN DPR yang menemukan sejumlah penyelewengan di proyek Hambalang merekomendasikan penggunaan hak interpelasi. Namun FPD DPR menolak penggunaan hak interpelasi untuk kasus Hambalang.
Kamis, 15 Nov 2012 18:25 WIB
detikNews
Dukung Dipo Lapor ke KPK, Politisi PDIP Minta Kementerian Perbaiki Sistem
Anggota Komisi III DPR, Eva Kusuma Sundari mendukung laporan Sekretaris Kabinet Dipo Alam ke KPK terkait dugaan kongkalikong APBN. Tapi dia berharap kementerian menyusun sistem pencegahan terjadinya kecurangan.
Kamis, 15 Nov 2012 08:31 WIB