detikNews

Jokowi Terbitkan PP Pengumpulan Sumbangan Masyarakat untuk Fakir Miskin

Presiden Jokowi menandatangani PP Nomor 16/2015 tentang Tata Cara Pengumpulan dan Penggunaan Sumbangan Masyarakat Bagi Penanganan Fakir Miskin. PP tersebut ditandatangani untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat 2 UU Nomor 13/2011 tentang Penanganan Fakir Miskin.

Selasa, 21 Apr 2015 10:12 WIB

detikNews

Komisi III dan Menkum HAM Bahas Perppu Pimpinan KPK

Perppu soal Pimpinan KPK dibahas Komisi III DPR dengan Menteri Hukum dan HAM. Perppu Nomor 1 Tahun 2015 ini akan mengatur pimpinan KPK yang masih berstatus Plt (Pelaksana tugas) agar menjadi pimpinan definitif, bila nantinya Perppu ini ditetapkan menjadi Undang-undang.

Senin, 20 Apr 2015 11:07 WIB

detikNews

Ujian Elektoral PDIP Pasca-Megawati

Megawati kembali terpilih sebagai Ketua Umum PDIP sekaligus mencatatkan diri sebagai ketua parpol terlama di Indonesia. Apa tantangan PDIP ke depan? Apakah PDIP bisa mempertahankan posisi sebagai pemenang pemilu pada 2019?

Kamis, 16 Apr 2015 19:23 WIB

detikNews

Menkumham RI Minta Tiongkok Bantu Pengembalian Aset Bank Century

Dalam kunjungan ke Beijing, Menkumham RI Dr Yasonna Laoly mengharapkan peningkatan kerjasama hukum, termasuk bantuan hukum timbal balik dalam rangka status penyitaan dan pengembalian aset Bank Century dari Pengadilan Tinggi Hong Kong.

Selasa, 14 Apr 2015 14:55 WIB

detikNews

Gaung Pidato Bung Karno dari Beijing

Pidato Bung Karno berkumandang saat klip video Konferensi Asia-Afrika (KAA) diputar pada pembukaan sidang tahunan ke-54 Organisasi Konsultasi Hukum Asia-Afrika (Asian-African Legal Consultative Organization/AALCO, di Beijing, Tiongkok.

Selasa, 14 Apr 2015 14:40 WIB

detikNews

Ini Perpres Pencabutan Pemberian DP Mobil Pejabat Rp 210 Juta

Pemberian DP mobil pejabat negara masing-masing Rp 210.890.000 menimbulkan dampak negatif di kalangan masyarakat karena dinilai membebani keuangan negara. Karena itu Presiden Jokowi mencabut perpres itu.

Senin, 13 Apr 2015 15:13 WIB

detikNews

Pakar Hukum Trasakti Beberkan Potensi Korupsi Dalam Pemberian Remisi

Pakar hukum Pidana dari Universitas Trisaksi Abdul Fickar Hadjar menolak keras wacana revisi PP pembatasan remisi koruptor yang digaungkan Menkumham, Yasonna H Laoly. 

Senin, 06 Apr 2015 18:35 WIB

detikNews

Minta Pembatalan Rencana Revisi PP Remisi Koruptor, ICW Surati Jokowi

ICW menilai Menkum HAM tak punya itikad baik terkait rencana revisi PP 99 tahun 2012 tentang pembatasan remisi untuk koruptor. Karena itu ICW berencana akan melayangkan surat kepada Jokowi untuk membatalkan rencana revisi tersebut.

Senin, 06 Apr 2015 17:04 WIB

detikNews

Pakar Hukum Trisakti: Remisi untuk Koruptor Wajib Diperketat

Wacana remisi untuk koruptor yang digabungkan Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly terus mendapat protes keras. Remisi untuk tindak pidana luar biasa seperti kasus narkoba, pelanggaran HAM, terorisme, dan Korupsi harus diperketat.

Senin, 06 Apr 2015 16:56 WIB

detikNews

PP Remisi Koruptor, Jokowi Diminta Bersikap Tegas Jika Menkum Tetap Merevisi

Pegiat anti korupsi terus menyuarakan penolakan terhadap rencana Menkum HAM Yasonna H Laoly yang ingin merevisi PP 99 tahun 2012 tentang pembatasan remisi bagi narapidana korupsi.

Senin, 06 Apr 2015 16:06 WIB