detikNews

Sukses dengan UU Migas, Muhammadiyah Akan Gugat UU Minerba ke MK

Muhammadiyah akan mengajukan judicial review UU Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) ke Mahkamah Konstutusi (MK). Ketum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin menegaskan niatan gugatan itu.

Jumat, 16 Nov 2012 17:21 WIB

detikNews

Ahli Hukum: Tindakan BP Migas Sebelum Putusan MK Sah

Putusan MK yang membubarkan BP Migas tidak berlaku surut. Namun ke depannya, pemerintah harus mereview semua jenis perjanjian migas dengan semua pelaku pasar sesuai amanat UUD 1945.

Selasa, 13 Nov 2012 17:29 WIB

detikNews

Ketua MK: Kontrak Kerja BP Migas Dialihkan ke Kementerian ESDM

Ketua MK Mahfud MD menyatakan BP Migas bubar sejak pukul 11.00 WIB karena diputus inkonstitusional. Untuk urusan kontrak kerja BP Migas tetap berlaku sampai batas waktu yang ditentukan.

Selasa, 13 Nov 2012 16:09 WIB

detikNews

BP Migas Kikis Kekuasaan Negara, Tujuan UUD 1945 Tidak Tercapai

BP Migas diputuskan MK sebagai badan yang bertentangan dengan UUD 1945. BP Migas mendegradasi kekuasaan negara atas migas yang diperuntukkan bagi kemakmuran rakyat.

Selasa, 13 Nov 2012 13:20 WIB

detikNews

Alasan MK Bubarkan BP Migas: Berpotensi Penyalahgunaan Kekuasaan

MK memutuskan BP Migas bertentangan dengan UUD 1945. Dalam putusan tersebut, MK menilai BP Migas tidak efisien dan berpotensi penyalahgunaan kekuasaan.

Selasa, 13 Nov 2012 12:09 WIB

detikNews

Din Syamsuddin: Putusan MK Terkait BP Migas Itu Kemenangan Rakyat

MK memutuskan untuk mengabulkan uji materi mengenai kedudukan BP Migas pada UU 22/2001 tentang Migas. Menurut salah satu penggugat UU tersebut, Din Syamsuddin, putusan MK merupakan sebuah kemenangan bagi rakyat Indonesia.

Selasa, 13 Nov 2012 11:54 WIB

detikNews

MK: BP Migas Bertentangan dengan UUD 1945

MK mengabulkan sebagian permohonan tokoh intelektual muslim atas gugatan UU 22/2001 tentang Migas. Dalam putusan tersebut, MK menyatakan BP Migas bertentangan dengan UUD 1945.

Selasa, 13 Nov 2012 11:34 WIB

detikNews

Putusan MK: UU Intelijen Penting Untuk Negara

MK menolak uji materi UU Intelijen Negara. MK berpendapat, keberadaan UU Intelijen Negara justru penting untuk menghindari pengalaman kelam masa lalu.

Rabu, 10 Okt 2012 20:10 WIB

detikFinance

Jepang Protes RI Larang Ekspor Tambang Mentah, Ini Jawaban Pemerintah

Pemerintah Jepang sempat memprotes kebijakan Indonesia dalam Undang-Undang Mineral dan Batubara (Minerba) yang melarang ekspor bahan tambang mentah mulai 2014.

Senin, 08 Okt 2012 16:47 WIB

detikFinance

RI Jangan Kalah Sama Australia Soal Renegosiasi Kontrak Perusahaan Tambang

Pemerintah Indonesia harus berjuang memperbaiki kontrak tambang yang usianya sudah cukup lama. Karena dengan harga komoditas tambang yang kian tinggi, kontrak lama itu sangat merugikan negara.

Kamis, 27 Sep 2012 18:33 WIB