Komisioner Kompolnas Choirul Anam mengatakan kebebasan berekspresi dilindungi konstitusi dan UU. Namun, dia mengingatkan kebebasan tetap memiliki batasan.
Pakar Hukum Tata Negara Muhammad Rullyandi mendorong Polri menindak tegas penyebar konten manipulatif di media sosial yang menimbulkan kegaduhan publik.
Langkah Presiden AS ini muncul hanya 2 bulan usai Mahkamah Agung memutuskan perintah eksekutif pertamanya soal kewarganegaraan bertentangan dengan konstitusi.
Trump menandatangani dua perintah eksekutif dalam upaya terbarunya membatasi hak kewarganegaraan berdasarkan tempat kelahiran, atau birthright citizenship.
Putusan MK tentang kuota internet tak hangus berpotensi hilangkan paket murah. Pengamat minta pemerintah seimbangkan perlindungan konsumen dan industri.
MK memutuskan operator seluler untuk menyediakan paket internet tak hangus, salah satunya rollover. Meski belum aturannya, ini cara mengaktifkan paket tersebut.