detikNews

Dana DKP Rp 1,7 Miliar Mengalir ke Wartawan, Ormas, dan LSM

Dana DKP juga mengalir ke wartawan, ormas, dan sejumlah LSM. Tak tanggung-tanggung, jumlahnya mencapai Rp 1,7 miliar.

Selasa, 05 Jun 2007 04:27 WIB

detikNews

Widodo Janji Tindak Tegas Ormas Melanggar Hukum

Aksi anarkis sejumlah ormas bernuansa etnis dirasakan sangat meresahkan. Menko Polhukam Widodo AS meminta agar ormas yang melanggar hukum harus ditindak tegas.

Kamis, 24 Mei 2007 13:51 WIB

detikNews

Bos FBR Temui Warga Kebon Mangga Kebayoran Lama

Ketua FBR Fadloli El Muhir dan sejumlah pengurus FBR lainnya siang ini menemui perwakilan warga Kebon Mangga, Kebayoran Lama. Fadloli menjamin anggotanya tidak akan mengganggu warga.

Rabu, 23 Mei 2007 11:22 WIB

detikNews

Kapolda Jabar: Tidak Perlu Tim Khusus Usut Insiden Purwakarta

Dua kantor polisi di Purwakarta diserbu anggota TNI. Kapolda Jabar Irjen Pol Sunarko Danu Ardanto langsung bertolak ke Purwakarta.

Rabu, 15 Nov 2006 13:59 WIB

detikNews

Ba'asyir Dukung Penertiban Ormas yang Resahkan Masyarakat

Amir MMI Abu Bakar Ba'asyir mengaku mendukung penertiban ormas-ormas yang dianggap meresahkan. Namun dia berharap Pemerintah jujur dalam pelaksanaannya.

Kamis, 22 Jun 2006 01:01 WIB

detikNews

Pembubaran Ormas Bermasalah Harus Tetap Lewat Pengadilan

Isu pembubaran ormas bermasalah hangat dibicarakan. Namun, pembubaran harus tetap melalui mekanisme pengadilan.

Selasa, 13 Jun 2006 05:56 WIB

detikNews

DPRD Riau Minta Klarifikasi

Jadi provinsi keempat terkorup di Indonesia, DPRD Riau mengaku prihatin dan akan meminta klarifikasi dari Gubernur Riau Rusli Zainal.

Rabu, 23 Mar 2005 18:29 WIB

detikNews

PPP Jateng Inginkan Gus Mus Jadi Ketua Umum PBNU

Sebagai partai yang mempunyai hubungan sejarah dengan NU, mau tak mau PPP berkepentingan dalam Muktamar NU. PPP Jateng menjagokan Gus Mus pimpin NU.

Kamis, 25 Nov 2004 15:51 WIB

detikNews

Menag: Jajaran Depag Harus Bersih Terlebih Dulu

Menteri Agama Muhammad Maftuh Basyuni meminta seluruh jajaran Departemen Agama bertindak bersih terlebih dulu. Termasuk dalam pemberantasan KKN.

Rabu, 10 Nov 2004 18:53 WIB