Syarief menilai bahwa seharusnya pemerintah dan DPR tidak bisa memaksakan kehendak untuk mengagendakan legislasi yang tidak punya pijakan konstitusional.
Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera, mengaku telah memprediksi putusan MK terkait revisi UU Cipta kerja. UU ini dinilai terlalu mengedepankan kepentingan pengusaha.
Asosiasi Pengusaha Indonesia mengungkapkan putusan Mahkamah Konstitusi terkait UU Cipta Kerja kemarin tidak akan berdampak pada iklim investasi Indonesia.
MK memerintahkan pemerintah dan DPR RI memperbaiki UU Cipta Kerja (Ciptaker). Partai Demokrat menilai putusan MK sebagai teguran keras ke Pemerintah dan DPR.