detikFinance

Harga Listrik Panas Bumi Dinilai Terlalu Murah

Kalangan investor menilai harga dasar listrik panas bumi yang sekarang ini berada di bawah 5 sen dolar AS per kWh sudah tidak ekonomis lagi.

Senin, 13 Nov 2006 14:34 WIB

detikInet

Bayar Pajak Bisa via e-Banking

Wajib pajak nanti tidak harus datang ke bank atau kantor pos untuk membayar pajaknya. Mulai 2 Januari 2007, wajib pajak bisa memanfaatkan fasilitas e-banking.

Senin, 30 Okt 2006 15:57 WIB

detikFinance

Bayar Pajak Bisa Via e-Banking

Bayar pajak bakal tidak seribet sekarang. Tak harus lewat kantor pos atau bank, bayar pajak nantinya bisa dilakukan via e-banking. Gampang!

Senin, 30 Okt 2006 14:36 WIB

detikFinance

Industri Kapal Batubara Butuh Tambahan Investasi

Pengadaan kapal angkutan batubara dalam rangka Crash Program PLTU sebesar 10 ribu MW tahun 2010 perlu tambahan investasi untuk bisa mengangkut kebutuhan pasokannya.

Selasa, 03 Okt 2006 16:48 WIB

detikFinance

RUU Pajak Diharap Bisa Disahkan Paling Lambat 1 Januari

Meski tak bisa memaksa DPR, namun pemerintah tetap mengupayakan RUU Pajak bisa disahkan sebagai UU pada lambat 1 Januari tahun depan sebagaimana jadwal semula.

Jumat, 01 Sep 2006 14:36 WIB

detikFinance

Pembayaran Restitusi Pajak Tak Bebani APBN

Rencana pemerintah membayarkan kelebihan pajak (restitusi) periode 2001-2006 sebesar Rp 10,02 triliun dipastikan tidak akan membebani APBN.

Sabtu, 19 Agu 2006 14:11 WIB

detikFinance

Restitusi PPN Capai Rp 3,565 T

Restitusi PPN dari tahun 2001 hingga 2006 mencapai Rp 10,02 triliun dari 7.111 tunggakan. Khusus restitusi PPN semester I-2006 mencapai Rp 3,565 triliun dari 1.884 tunggakan.

Selasa, 15 Agu 2006 17:16 WIB

detikFinance

Batubara Diusulkan Kena PPN 10%

Komoditi ekspor batubara diusulkan kena PPN 10%. Selama ini batubara hanya dikenakan pungutan ekspor karena bukan termasuk barang kena pajak.

Jumat, 11 Agu 2006 15:12 WIB

detikFinance

Pemerintah Tolak Revitalisasi Texmaco

Pemerintah ajukan 3 opsi untuk Texmaco Grup yang hingga kini masih terkatung-katung. Dari tiga opsi itu, yang pasti pemerintah menolak revitalisasi.

Rabu, 28 Jun 2006 10:44 WIB

detikNews

Mendagri Laporkan Pengembalian 'Amplop' DPR Rp 245 Juta ke KPK

Mendagri melaporkan kepada KPK tentang pengembalian uang 'amplop' DPR kepada kas negara senilai Rp 245 juta. KPK pun menganggap kasus ini selesai.

Senin, 19 Jun 2006 13:58 WIB