Pemerintah pusat dan kepala daerah berpolemik terkait THR PNS daerah yang memakai APBD. Gerindra menyebut kebijakan Presiden Jokowi itu sangat tak profesional.
Dua elite PDIP, Risma dan Mendagri Tjahjo, berbeda pendapat soal THR PNS yang menggunakan dana APBD. PDIP berharap kebijakan Jokowi itu dipatuhi kepala daerah.
Ketua DPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) menilai kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menaikan tunjangan Babinsa sudah tepat. Ia pun mendukung kebijakan itu.
Menurut Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Marwanto Harjowiryono, biasanya 70% anggaran THR untuk PNS cair di hari pertama atau awal bulan Juni.