Sertifikat halal diklaim sangat diperlukan oleh produk makanan ataupun waralaba untuk menjamin perlindungan konsumen. Namun sejauh ini baru di DKI Jakarta aturan tersebut berlaku.
Komitmen Pemerintah Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta dalam bidang halal dibuktikan lewat Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 158 Tahun 2013. Di dalamnya dijelaskan tentang tata cara sertifikasi halal restoran dan nonrestoran hingga pengawasan dan pembiayaannya.
"Secara umum prinsipnya kita setuju karena ada hal-hal positif yang bisa ditanggulangi, terutama soal infeksi menular seksual, yang pasti akan lebih murah dipantau, dimonitor, diobati, dilayani."
"Kalau prostitusi itu, ada tempat-tempat, kafe sebagai pendukung di belakangnya, meski dia mangkal, itu bisa dijadikan suatu pemasukan buat pemda, di situ ada peredaran miras."
"Kami lebih sepakat dengan cara pikir Ahok, bukan karena dia kristen. Saya kira banyak juga orang muslim yang punya pandangan seperti dia, melihat kemanfaatan kebijakan itu."
Gagasan melokalisasi prostitusi sudah pernah dibahas Ahok bersama Jokowi. Sayangnya, Ahok masih belum melihat adanya peluang untuk mewujudkan rencana lokalisasi pelacuran.
“Soalnya, kita berantas semua pun, memangnya (dijamin) tidak ada pelacur kelas tinggi di hotel berbintang dan apartemen yang sekali berapa puluh juta?"