Kemendikbud tak bisa mengendalikan keterlibatan pelajar dalam demo tolak Omnibus Law UU Ciptaker. Karena urusan pelajar menjadi kewenangan pemerintah provinsi.
Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono (HB) X meminta massa aksi tolak Omnibus Law UU Cipta Kerja tidak anarkis. Anarkis tidak mencerminkan warga Yogyakarta.