detiksearch

detikNews

Disorot Suryadharma, Bagaimana Posisi Menpera Djan Faridz?

Ketua Umum PPP Suryadharma Ali menyoroti posisi Menpera Djan Faridz terkait perbedaan dukungan di Pilgub DKI. Namun PPP sampai saat ini belum tahu kelanjutkan posisi Djan Faridz di KIB II.

Jumat, 03 Agu 2012 21:33 WIB

detikNews

Suryadharma Soroti Posisi Menpera Djan Faridz

Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suryadharma Ali sedang membahas serius mengenai nasib Djan Faridz. Dikabarkan, Suryadharma kecewa terhadap Djan yang berbeda sikap politik di Pilgub DKI Jakarta.

Jumat, 03 Agu 2012 19:08 WIB

detikNews

PPP Bantah 'Senggol' JK untuk Pencitraan

PPP memasukkan nama mantan Wapres Jusuf Kalla sebagai salah satu kandidat terkuat capresnya di Pilpres 2014. PPP membantah sengaja menyenggol nama JK sebagai pencitraan.

Kamis, 26 Jul 2012 17:31 WIB

detikNews

Inilah 5 Kandidat Capres PPP, JK Paling Kuat

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) membentuk tim sukses Pilpres 2014. Ada 5 kandidat capres yang digodok, siapa saja mereka?

Senin, 23 Jul 2012 08:25 WIB

detikNews

Warning SBY, Partai Koalisi Tak Akan Tarik Menteri dari Kabinet

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengingatkan menteri yang sibuk mengurus parpol untuk mundur. Tapi 5 partai koalisi yakni Golkar, PKS, PAN, PPP, dan PKB menolak menarik menteri dari kabinet.

Jumat, 20 Jul 2012 17:00 WIB

detikNews

PPP: Tak Masalah Ketum Parpol Jadi Menteri

Peringatan Presiden SBY kepada menteri yang sibuk ngurus partai menuai pro kontra. Kalangan internal PD mendesak menteri dari pimpinan parpol mundur dan fokus mempersiapkan parpolnya di Pemilu 2014.

Jumat, 20 Jul 2012 08:19 WIB

detikNews

Golkar Tak Setuju Foke Mundur, Putaran Dua Tetap Harus Digelar

Partai Golkar tak sepakat dengan dorongan agar Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo mundur agar Pilgub DKI cukup satu putaran. Toh pemilih diyakini akan tetap setia dengan pilihannya.

Rabu, 18 Jul 2012 12:14 WIB

detikNews

Besok Pilgub DKI Jakarta, PNS Diharap Netral

Pelaksanaan Pemilukada DKI Jakarta pada Rabu besok (11/7) diharapkan berjalan dengan jujur, adil, dan damai. PP No. 53 Tahun 2010 menegaskan bahwa PNS dilarang mmeberikan dukungan kepada calon kepala/wakil kepala daerah.

Selasa, 10 Jul 2012 19:34 WIB