detikNews

Jokowi Teken Perpres Pembentukan Dewan Pertimbangan Otda, JK Ketuanya

JK punya tugas baru: memimpin Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah. Wewenangnya strategis, mulai menyelesaikan perselisihan daerah hingga dana desa.

Jumat, 21 Agu 2015 14:10 WIB

detikNews

Jokowi Naikkan Dana Otsus Papua, Papua Barat, dan Aceh Rp 1 T

Pemerintahan Presiden Jokowi dan Wapres JK terus menunjukkan komitmennya membangun daerah. Khususnya Daerah Istimewa Aceh dan Provinsi Papua dan Papua Barat.

Selasa, 18 Agu 2015 10:16 WIB

detikNews

Ini Pertanyaan Besar Anggota Kongres AS ke DPR

Pimpinan DPR RI menggelar pertemuan dengan Anggota Kongres Amerika Serikat (AS).

Minggu, 16 Agu 2015 15:14 WIB

detikFinance

Anggaran Daerah di 2016 Lebih Besar dari Pemerintah Pusat

Presiden Joko Widodo (Jokowi) berkomitmen akan membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat pembangunan daerah dan desa.

Jumat, 14 Agu 2015 15:02 WIB

detikNews

Apresiasi dan Kritik DPD RI untuk Jokowi-JK

Dalam sambutan di sidang bersama DPR-DPD, Ketua DPD RI Irman Gusman mengapresiasi kinerja Jokowi-JK.

Jumat, 14 Agu 2015 10:51 WIB

detikNews

Melihat Islam dan Kaum Muda di Xinjiang

Soal agama memang memantik rasa keingintahuan, apalagi dari orang Indonesia yang mayoritas juga beragama Islam.

Minggu, 09 Agu 2015 02:12 WIB

About The Game

Ramzan Kadyrov dan Politik Sepakbola di Republik Chechnya

Sepakbola selalu dijadikan alat kampanye bagi Ramzan Kadyrov. Dirinya percaya jika sepakbola bisa meredam tendensi kekerasan Chechnya sekaligus menampik isu jika daerah kekuasaannya tersebut masih terlalu berbahaya bagi orang asing

Selasa, 28 Jul 2015 11:58 WIB

detikNews

Bahas 87 Daerah Otonom Baru, Jokowi: Bukan untuk Bagi-bagi Jabatan

Presiden Jokowi menegaskan bahwa pembentukan daerah otonom baru bertujuan untuk mensejahterakan rakyat.

Rabu, 08 Jul 2015 16:34 WIB

detikNews

Potensi Korupsi Masif Dana Aspirasi

Pajak rakyat harusnya digunakan untuk kemakmuran rakyat, bukan politikus.

Jumat, 26 Jun 2015 18:54 WIB

detikNews

Regulasi Belum Sinkron Jadi Kendala Pelaksanaan Otsus di Papua Barat

Tim Pemantau Otonomi Khusus dan Keistimewaan DPR melakukan pertemuan dengan Pemerintah Provinsi Papua Barat terkait pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otsus Papua.

Senin, 22 Jun 2015 14:47 WIB