detikNews

Politisi Senayan Dukung Ada Bilik Asmara di Penjara

Sejumlah anggota Komisi Hukum di Dewan Perwakilan Rakyat mendukung pengadaan bilik asmara di dalam penjara. Mereka menganggap kebutuhan biologis adalah hak asasi manusia meski berstatus tahanan. 

Selasa, 10 Sep 2013 16:20 WIB

detikNews

Survei IMOSAC, Banyak Anggota DPR Kontroversial Layak Dipilih Kembali

Lembaga Indonesia Movement Study and Analysis Center (IMOSAC) mengadakan survei terhadap 560 anggota DPR yang layak dicalonkan kembali pada 2014. Hasilnya, sejumlah nama yang cukup kontroversial selama ini ternyata masih dipilih lagi oleh masyarakat.

Jumat, 06 Sep 2013 11:42 WIB

detikNews

Politisi PDIP: Jabatan Jokowi di PDIP Adalah Kader Terbaik

PDIP akan pertimbangkan kader-kader terbaiknya sebagai capres partai berlambang banteng ini. Salah satu kader PDIP yang diakui sebagai kader terbaik adalah Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi).

Rabu, 04 Sep 2013 11:34 WIB

detikNews

PDIP Masih Bahas Kriteria Capres, Tak Asal Tunjuk Jokowi atau Puan

PDIP akan gelar rakernas pada 6-8 Oktober 2013 mendatang. Pada rakernas tersebut akan dibahas mengenai kriteria capres dari PDIP.

Rabu, 04 Sep 2013 11:28 WIB

detikNews

Anggota Komisi III DPR Sambut Baik Vonis 10 Tahun Irjen Djoko

Anggota Komisi III DPR, yang membidangi masalah hukum, menyambut baik putusan tersebut.

Rabu, 04 Sep 2013 03:14 WIB

detikNews

Politikus PDIP: Jokowi dan Risma Sama-sama Kerja Beneran

Politikus PDIP Eva Kusuma Sundari cukup dekat dengan dua kepala daerah dari PDIP yakni Gubernur DKI Joko Widodo (Jokowi) dan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini. Eva menilai keduanya punya kesamaan soal tekad membenahi daerahnya.

Kamis, 29 Agu 2013 11:54 WIB

detikNews

Format Putusan Vonis Mati Maarif Ubah Peta Hukum Indonesia

Format baru putusan pidana mati terhadap Maarif (23) mengubah peta hukum Indonesia. Selama ini putusan pengadilan tingkat pertama dibuat hanya mempertimbangkan unsur delik semata.

Kamis, 22 Agu 2013 09:56 WIB

detikNews

Ini 2 Ayat Pembenar Sidang Judicial Review di MA Tertutup untuk Umum

Proses judicial review di MA dilakukan tertutup untuk umum. Hal ini berbeda dengan proses persidangan judicial review di MK. "Proses seperti itu legal tapi tidak legitimate," kata Eva Kusuma Sundari.

Jumat, 02 Agu 2013 08:22 WIB

detikNews

Proses Judicial Review Tertutup, Komitmen Ketua MA Dipertanyakan

MA menyidangkan gugatan judicial review secara tertutup berdasarkan Peraturan MA (Perma). Hal ini bertolakbelakang dengan MK yang menyidangkan judicial review secara terbuka dan transparan.

Kamis, 01 Agu 2013 16:31 WIB

detikNews

Isi Putusan Misterius, MA Harus Terbuka dan Transparan

Mahkamah Agung (MA) didesak transparan dalam mengelola lembaganya. Apalagi lembaga peradilan tertinggi ini menggunakan uang dari rakyat lewat APBN.

Rabu, 31 Jul 2013 08:47 WIB