Baleg DPR RI mengungkap bahwa RUU KUHP, RUU Lembaga Pemasyarakatan (PAS) dan RUU Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) akan dikeluarkan dari Prolegnas Prioritas 2021.
Baleg DPR RI melakukan evaluasi terhadap 37 RU Prolegnas Prioritas 2020. Ada 13 RUU yang rampung disahkan menjadi undang-undang. Kinerja DPR dinilai rendah.
Komisi VII DPR menggelar rapat kerja dengan Menteri ESDM Arifin Tasrif dengan agenda membahas rencana tindak lanjut Undang-undang Cipta Kerja sektor ESDM.
Ketua Komisi XI DPR RI Dito Ganinduto menilai insiatif pemerintah memasukan klaster perpajakan dalam UU Cipta Kerja (Ciptaker) sebagai sesuatu yang baik.
HNW menjelaskan UU Pemerintah Daerah (UU Pemda) mengatur mengenai pemberhentian kepala daerah, tetapi prosesnya tidak bisa dilakukan secara semena-mena.