detikNews

Inilah Parameter Hakim Agung Versi ICW

Inilah syarat-syarat bagi calon hakim agung. Syarat-syarat ini harus dipergunakan Komisi Yudisial (KY) untuk menyeleksi 86 calon hakim agung.

Jumat, 07 Jul 2006 20:52 WIB

detikNews

12 Dari 88 Calon Hakim Agung Cacat Administrasi

12 dari 88 Calon Hakim Agung yang lolos seleksi KY cacat administrasi. Mereka dinilai masih kurang pengalaman sebagai hakim atau di bidang hukum.

Jumat, 07 Jul 2006 20:10 WIB

detikNews

Mahkamah Rakyat, Solusi Akhir Kasus Soeharto

Mahkamah rakyat akan dibentuk sebagai solusi akhir kasus Soeharto. Jalan ini ditempuh jika praperadilan dan upaya dialog dengan institusi negara tidak berhasil mencabut SKP3.

Senin, 05 Jun 2006 10:27 WIB

detikNews

SKP3 Soeharto Jalan Terus, SBY Akan Didatangi GEMAS

Bila upaya praperadilan terhadap SKP3 Soeharto gagal, GEMAS akan mendatangi sejumlah lembaga tinggi negara termasuk presiden SBY.

Senin, 05 Jun 2006 07:55 WIB

detikNews

Sidang Gugatan Praperadilan SKP3 Soeharto Digelar

PN Jaksel hari ini akan menggelar sidang perdana gugatan praperadilan SKP3 Soeharto. Sidang akan dipimpin hakim tunggal yang juga Ketua PN Jaksel Andi Samsan Nganro.

Senin, 05 Jun 2006 06:53 WIB

detikNews

LSM Minta Mantan Anggota DPRD Sumbar & Cirebon Dieksekusi

Sejumlah LSM mendatangi Komisi Kejaksaan. Mereka mendesak tindak lanjut kasus korupsi APBD yang dilakukan 10 mantan anggota DPRD Cirebon dan 33 mantan anggota DPRD Sumbar.

Selasa, 30 Mei 2006 14:03 WIB

detikNews

KY Diminta Tindak 133 Hakim yang Bebaskan Koruptor

Selama tahun 1999 - 2006 ICW mencatat, 133 hakim di berbagai daerah telah membebaskan 142 pelaku korupsi. Lalu apa?

Jumat, 12 Mei 2006 06:47 WIB

detikNews

Deponering Kasus BLBI, Jaksa Agung Dinilai Diskriminatif

Jaksa Agung akan melakukan deponering terhadap kasus BLBI jika ditemukan tindak pidana. Hal ini dinilai sangat mencederai asas keadilan dan prinsip equality before the law.

Rabu, 22 Mar 2006 09:12 WIB

detikNews

ICW: KPK Harus Ambil Alih Penanganan Kasus BLBI

Jika memang tidak mampu ditangani Kejaksaan Agung, pemerintah diminta menyerahkan penanganan kasus BLBI kepada KPK. Hal ini penting agar penyelesaian kasus tidak berlarut-larut.

Rabu, 22 Mar 2006 03:19 WIB