Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar buka-bukaan terkait biaya perjalanan dinas yang selisih sampai Rp 8 miliar.
Pada laporan keuangan semester I dan II tahun 2018 PUPR hanya memperoleh opini wajar dengan pengecualian (WDP) dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK.