Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan menginginkan bahwa Ibu Kota Negara (IKN) baru di Kalimantan bisa menjadi kawasan industri hijau yang terintegrasi.
HNW menilai sudah sewajarnya pihak-pihak berkewenangan segera membuat aturan UU baik DPR maupun pemerintah dengan melakukan inisiatif mengajukan usulan RUU.
Wagub Kaltim Hadi Mulyadi melayangkan protes karena Rp 200 miliar dana CSR perusahaan tambang batu bara di wilayahnya disalurkan ke kampus-kampus di Pulau Jawa.
Gubernur Lemhannas Andi Widjajanto menyebut kawasan IKN Nusantara rentan terhadap pertahanan negara. Dia mendesak pembangunan kapasitas pertahanan negara.