detikNews

Interpelasi Grasi Corby Tak Punya Dasar Hukum

Pakar Hukum Tata Negara, Satya Arinanto mengatakan rencana interpelasi itu tidak memiliki dasar hukum. Wacana interpelasi menurutnya hanya cara anggota dewan mencari tahu alasan Presiden SBY bermurah hati kepada warga negara Australia, Corby.

Selasa, 29 Mei 2012 05:38 WIB

detikNews

Nasir: Komisi III Berhak Galang Interpelasi Grasi Corby

Wakil Ketua Komisi III DPR, Nasir Djamil menilai anggota Komisi ini berhak menggalang interpelasi grasi Corby meski bakal dilakukan pembicaraan dengan Menkum HAM terlebih dahulu.

Senin, 28 Mei 2012 17:15 WIB

detikNews

DPR Tak Perlu Kebakaran Jenggot Usulkan Interpelasi Grasi Corby

Anggota Komisi III DPR dari Gerindra, Martin Hutabarat menilai interpelasi grasi Corby tidak diperlukan. Karena sudah menjadi hak prerogatif presiden.

Senin, 28 Mei 2012 16:25 WIB

detikNews

PD: Tak Ada Dasar bagi DPR Interpelasi Grasi Corby

Pemberian grasi kepada Schapelle Corby merupakan wewenang penuh dari Presiden SBY yang diakui oleh konstitusi. Maka tidak ada alasan bagi DPR untuk mengajukan interpelasi terhadap keputusan tersebut.

Senin, 28 Mei 2012 13:12 WIB

detikNews

Ketua DPR: Tak Ada Alasan Interpelasi Grasi Corby

"Grasi adalah hak presiden yang diatur dalam konstitusi. Jadi kalau mau melakukan langkah-langkah politik dalam kaitannya dengan tugas pengawasan, saya tidak melihat alasannya," kata Ketua DPR, Marzuki Alie.

Senin, 28 Mei 2012 12:01 WIB

detikNews

Wakil Ketua DPR: Grasi untuk Corby Jangan Dipolitisasi

Wakil Ketua DPR Pramono Anung meminta agar grasi yang diberikan kepada WN Australia, Schapelle Corby tidak dipolitisasi. Meski DPR berhak menanyakan pertimbangan Presiden SBY kurangi masa hukuman penjara bagi terpidana kasus narkoba itu.

Senin, 28 Mei 2012 11:51 WIB

detikNews

Anggota Komisi III akan Ajukan Hak Interpelasi Grasi Corby

Polemik pemberian grasi kepada WN Australia, Schapelle Corby, bergulir ke ranah politik. Anggota Komisi III DPR, Sarifuddin Suding, berencana mendorong pengajuan hak interpelasi atas keputusan Presiden SBY mengurangi masa hukuman penjara untuk terpidana kasus narkoba itu hingga lima tahun.

Senin, 28 Mei 2012 11:24 WIB

detikFinance

Hindari Polemik, Dahlan Iskan Cabut 2 Keputusannya

Menteri BUMN Dahlan Iskan menarik keputusan pendelegasian wewenangnya kepada direksi dan komisaris BUMN yang menimbulkan pro dan kontra.

Senin, 21 Mei 2012 19:01 WIB

detikNews

DPR Jangan Obral Penggunaan Hak Interpelasi!

DPR diminta tidak mengobral dalam menggunakan hak interpelasi. DPR harus lebih bertanggungjawab dalam menggunakan wewenangnya ini.

Jumat, 20 Apr 2012 04:49 WIB

detikNews

Priyo: Interpelasi Heboh karena Dahlan Iskan Kandidat Capres

Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso menyebut usulan interpelasi kepada pemerintah terkait Kepmen Menteri BUMN Dahlan Iskan merupakan hal lumrah. Interpelasi menjadi heboh karena Dahlan Iskan disebut-sebut sebagai bakal calon presiden 2014.

Kamis, 19 Apr 2012 18:51 WIB