detikNews

ICW: Ratifikasi Ekstradisi Paling Cepat 2 Tahun

Perjanjian ekstradisi RI-Singapura ditanggapi dingin. Sebab, ekstradisi itu membutuhkan ratifikasi. Dalam sejarahnya, ratifikasi paling cepat 2 tahun usai perjanjian dilakukan.

Sabtu, 28 Apr 2007 06:57 WIB

detikNews

Inilah 17 Buronan Tersangka Korupsi yang Diduga Bersarang di Singapura

Jika Kejagung menyebut ada 12 buronan kasus korupsi yang kabur ke Singapura, ICW menyebut ada 17 buronan. Total ada 40 orang yang buron dan kabur ke luar negeri.

Selasa, 24 Apr 2007 16:01 WIB

detikNews

ICW: Ekstradisi RI-Singapura Harus Sebut Kasus Korupsi

ICW berharap perjanjian ekstradisi dengan Singapura bisa memulangkan para koruptor ke tanah air. Karena itu, isi perjanjian harus mencantumkan pidana korupsi.

Selasa, 24 Apr 2007 15:58 WIB

detikNews

ICW Desak MA Segera Pilih Wakil Ketua yang Baru

ICW mendesak Bagir Manan segera melepaskan jabatan wakil ketua bidang nonyudisial. Posisi itu harus segera diisi hakim agung lain.

Kamis, 19 Apr 2007 06:28 WIB

detikNews

KPK Harus Usut Harta Yusril

KPK harus melakukan penyelidikan terhadap kenaikan harta kekayaan Mensesneg Yusril Ihza Mahendra hingga 3,5 kali lipat mencapai Rp 4,8 miliar selama 3 tahun.

Jumat, 30 Mar 2007 09:00 WIB

detikNews

KPK Jangan Beberkan Dokumen Hasil Penyadapan

Laporan Yusril terhadap Ruki ditengarai ditunggangi politisi anti penyadapan. KPK diminta bersikap tegas dan tidak membeberkan hasil penyadapan.

Rabu, 21 Feb 2007 23:02 WIB

detikNews

Beda Prinsip, ICW Mundur Dari Tim Perumus RUU Tipikor

ICW mundur dari tim perumus RUU Tipikor. ICW beda prinsip dengan kebanyakan anggota tim.

Minggu, 11 Feb 2007 23:15 WIB

detikNews

LSM Desak SBY Bentuk Lembaga Perlindungan Saksi & Korban

20 LSM mendesak Presiden SBY membentuk Lembaga Perlindungan Korban dan Saksi (LPKS). Lembaga ini penting untuk penyelesaian kasus korupsi dan pelanggaran HAM

Rabu, 10 Jan 2007 13:23 WIB

detikNews

Kewajiban Minta Izin Pemeriksaan Kepala Daerah Harus Dihapuskan

Kebijakan agar penyidik kasus korupsi meminta ijin terlebih dahulu kepada presiden sebelum memeriksa kepala daerah dinilai menghambat pemberantasan korupsi.

Jumat, 15 Des 2006 07:10 WIB

detikNews

MK Diperingatkan Tidak Lemahkan Kewenangan KPK

MK tidak melemahkan kewenangan yang dimiliki KPK. Hal ini berkaitan dengan maraknya permohonan judicial review terhadap UU 30/2002 tentang KPK.

Kamis, 16 Nov 2006 19:39 WIB