detikNews

30 Kasus Korupsi di Maluku Dilaporkan ke KPK

Sebanyak 30 kasus dugaan korupsi di Maluku saat ini masuk meja KPK. Namun, sebagian tidak bisa ditindaklanjuti.

Rabu, 23 Mar 2005 19:03 WIB

detikNews

Pemerintah Diminta Siapkan Antisipasi Pelaksanaan Pilkada

Pemerintah diminta segera menyiapkan antisipasi pelaksanaan pilkada terkait kemungkinan MK mengabulkan uji Materil UU no. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Kamis, 03 Mar 2005 07:20 WIB

detikNews

Ketua MPR : ICW Harus Paparkan Bukti

Ketua MPR Hidayat Nurwahid meminta kepada ICW agar tidak hanya melontarkan isu indikasi korupsi terhadap para anggota DPR, namun juga memaparkan bukti-buktinya.

Sabtu, 26 Feb 2005 17:26 WIB

detikNews

Irwan Prayitno Bisa Dipecat

Anggota DPR RI Irwan Prayitno dapat diberhentikan dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) jika terbukti bersalah terlibat korupsi.

Sabtu, 26 Feb 2005 14:08 WIB

detikNews

Presiden PKS: ICW Kurang Kerjaan

Pjs Presiden PKS Tifatul Sembiring menilai ICW kurang kerjaan dengan mengeluarkan daftar nama 38 anggota DPR yang diduga terlibat korupsi.

Sabtu, 26 Feb 2005 11:56 WIB

detikNews

Daftar 38 Anggota DPR RI yang Diduga Terlibat Korupsi

ICW mengeluarkan daftar nama 38 anggota DPR RI 2004-2009 yang diduga terlibat korupsi. Mereka berasal dari 6 fraksi. Siapa sajakah?

Jumat, 25 Feb 2005 01:54 WIB

detikNews

DPR Didominasi Status Quo, 5 Komisinya Mayoritas Pengusaha

DPR RI periode 2004-2009 dinilai tidak representatif, didominasi kekuatan status quo, dan 5 komisinya mayoritas beranggotakan pengusaha.

Jumat, 25 Feb 2005 00:47 WIB

detikNews

Pemerintah Diminta Perkuat Data

Pemerintah diminta melengkapi data baseline untuk menghindari penyelewengan dana bantuan Aceh. Pemerintah juga diharapkan lebih terbuka.

Kamis, 03 Feb 2005 16:24 WIB

detikNews

ICW Laporkan Kepsek SDN Percontohan IKIP Rawamangun

ICW melaporkan penyalahgunaan dana pendidikan Rp 1,4 miliar oleh Kepsek SDN Percontohan IKIP Rawamangun ke Kejati DKI Jakarta.

Kamis, 13 Jan 2005 15:17 WIB

detikNews

ICW: Bantuan Asing Harus Dikelola Secara Bujeter

Agar tidak rawan korupsi, bantuan asing untuk korban tsunami harus dikelola secara bujeter. Kalau tidak, bakal jadi sasaran empuk koruptor.

Rabu, 12 Jan 2005 14:55 WIB