detikEdu

Masa Jabatan Presiden Menurut UUD 1945, Bisakah Diperpanjang?

Masa jabatan presiden diatur dalam UUD 1945 Pasal 7. Berdasarkan aturan tersebut, masa jabatan presiden ditetapkan maksimal dua periode.

Selasa, 11 Jan 2022 18:30 WIB

detikNews

Tampung Aspirasi Akademisi, MPR Gelar Diskusi Bahas GBHN di Manado

Syarief mengajak agar para akademisi perguruan tinggi untuk lebih banyak berpartisipasi aktif.

Selasa, 04 Mei 2021 10:22 WIB

detikNews

Kutip Megawati, Bamsoet Tegaskan Amandemen UUD Diperlukan

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) menegaskan perlunya amandemen terbatas Undang-Undang Dasar 1945 untuk menghadirkan haluan negara.

Sabtu, 12 Jun 2021 11:32 WIB

detikNews

Mau Nyapres, Paranormal Ki Gendeng Pamungkas Gugat UU Pemilu ke MK

Paranormal Ki Gendeng Pamungkas mau mencalonkan diri menjadi Presiden pada Pemilu 2024. Dia pun menggugat UU Pemilu ke MK, kenapa?

Senin, 11 Mei 2020 13:17 WIB

detikNews

Jokpro Dorong Wacana Jokowi 3 Periode Masuk Rapat MPR 2022

Penasihat Jokpro 2024, M Qodari, menargetkan gagasan Jokowi 3 periode bisa masuk ke dalam bahasan rapat tahunan MPR RI pada Mei 2022.

Sabtu, 23 Okt 2021 14:55 WIB

detikNews

RUU Cipta Kerja Dianggap Kembalikan Indonesia ke Zaman Orba, Ini Alasannya

RUU Cipta Kerja menimbulkan polemik. RUU ini dianggap mengembalikan Indonesia ke zaman Orde Baru (Orba). Apa alasannya?

Minggu, 01 Mar 2020 16:15 WIB

detikNews

PDIP Tepis Usul MUI Jabatan Presiden 7-8 Tahun: 2 Periode Sudah Ideal

Basarah menilai ketentuan masa jabatan presiden 2 periode dengan durasi 5 tahun sudah ideal.

Selasa, 20 Okt 2020 17:16 WIB

detikNews

Amandemen Konstitusi untuk Perpanjang Kekuasan, Pakar UGM: Persis Orba!

"Yang harus diamandemen parpolnya bukan UUD 45, yang direformasi ya parpolnya sehingga bisa melakukan proses rekruitmen dengan baik dan benar," ujar Mada.

Kamis, 02 Sep 2021 16:22 WIB

detikNews

Bamsoet Sebut Rencana Amandemen hanya untuk PPHN, Mahasiswa Tak Percaya

Bamsoet mengatakan wacana amandemen UUD terbatas tak akan menyentuh soal masa jabatan presiden. Dia mengatakan amandemen terbatas ini untuk menghadirkan PPHN.

Rabu, 13 Apr 2022 22:26 WIB

detikNews

64% Kekayaan Alam RI di Laut, MPR: Baru Dikelola 20%

Menurutnya, jika semua itu dikelola dengan maksimal akan sangat berdampak baik buat kesejahteraan rakyat Indonesia.

Sabtu, 29 Agu 2020 13:04 WIB