Fraksi Golkar DPR siap tindaklanjuti putusan MK tentang keterwakilan perempuan di pimpinan AKD. Mereka perlu pelajari detail putusan sebelum penempatan kader.
Kemnaker menggelar Konsultasi Publik di Medan untuk mendengarkan aspirasi terkait revisi UU Ketenagakerjaan. Fokus pada tujuh isu utama hubungan industrial.
Mencuat isu dugaan ijazah palsu hakim MK Arsul Sani. Isu tersebut diungkap Aliansi Masyarakat Pemerhati Konstitusi (AMPK) yang mengadukan ke Bareskrim Polri.
Warga bernama Lita Linggayani Gading dan Syamsul Jahidin mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) meminta agar menghapus uang pensiun bagi anggota DPR.