Wakil Ketua Komisi I DPR Fraksi PKS Sukamta menilai langkah tersebut dapat dipahami secara moral, tetapi secara politik menuntut kewaspadaan yang sangat tinggi.
Partai politik menilai dana bantuan politik Rp 1.000 per suara rendah, mempengaruhi transparansi keuangan. PKS dan KPK mendorong peningkatan dukungan negara.