Pemerintah dan DPR sepakat merevisi Undang-Undang BUMN. Di dalamnya ada aturan status Kementerian BUMN menjadi Badan Pengatur hingga larangan rangkap jabatan.
Menteri Pertanian Amran dan Menteri BUMN Erick Thohir rapat koordinasi untuk mendukung swasembada pangan. Sinergi antar sektor jadi kunci keberhasilan.
Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan Inpres Nomor 1 Tahun 2025 untuk efisiensi belanja APBN dan APBD, termasuk pemangkasan anggaran Kementerian BUMN.
Kementerian BUMN dorong kolaborasi perusahaan pelat merah tingkatkan keamanan siber. Keamanan siber penting untuk semua BUMN, termasuk yang berskala kecil.
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan Rp 3,5 triliun anggaran dikembalikan. Anggaran tersebut dikembalikan karena tidak mampu terserap hingga akhir tahun.