detikNews

PPATK Kantungi Nama Hakim Pengadilan Pajak yang Miliki Rekening Ajaib

PPATK mengantungi nama oknum hakim pengadilan Pajak yang memiliki rekening mencurigakan alias ajaib. Data soal oknum hakim ini pun sudah dilaporkan ke penegak hukum.

Selasa, 27 Apr 2010 19:56 WIB

detikNews

Satgas Mafia Hukum Kunjungi Pengadilan Pajak

Satgas Pemberantasan Mafia Hukum mendatangi Pengadilan Pajak, yang berada di wilayah Kementerian Keuangan. Satgas ingin melihat secara langsung proses peradilan di pengadilan itu.

Selasa, 27 Apr 2010 11:57 WIB

detikFinance

Dicari, Hakim untuk Pengadilan Pajak

Nama pengadilan pajak ikut beken seiring mencuatnya makelar kasus yang melibatkan Gayus Tambunan. Sejauh ini, pengadilan pajak ternyata masih kekurangan hakim. Alhasil, satu hakim bisa bekerja rangkap perkara.

Selasa, 30 Mar 2010 14:41 WIB

detikFinance

Sri Mulyani: Dari Presiden Sampai Bupati Akan Naik Gaji

Kenaikan gaji pejabat negara akan siap dilakukan mulai 1 Januari 2010. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan pemerintah tinggal menunggu keluarnya PP dari Presiden untuk pengesahan kenaikan gaji tersebut.

Rabu, 28 Okt 2009 17:30 WIB

detikNews

Sri Mulyani: Presiden Sampai Bupati Naik Gaji Mulai 1 Januari 2010

Kenaikan gaji pejabat negara akan dilakukan mulai 1 Januari 2010. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan pemerintah tinggal menunggu keluarnya PP dari Presiden untuk pengesahan kenaikan gaji tersebut.

Rabu, 28 Okt 2009 17:30 WIB

detikFinance

Kasus BLBI Fadel Tunggu PK MA

Kasus BLBI Fadel Muhammad di Bank Intan sedang menunggu proses peninjauan kembali (PK) di Mahkamah Agung. PK sudah diajukan pemerintah sejak 2006.

Jumat, 29 Feb 2008 14:19 WIB

detikFinance

Tak Ada Rekening Liar di MA

Ketua MA Bagir Manan mengaku tak ada rekening liar diinstansinya. Kalaupun ada rekening di MA, isinya adalah menampung uang perkara dari orang lain.

Kamis, 28 Jun 2007 14:17 WIB

detikNews

Warga Tangerang Ajukan Uji Materi Perda Pelacuran

Perda Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pelarangan Pelacuran akhirnya dibawa ke MA. Warga Tangerang resmi meminta uji materi atas perda itu.

Kamis, 20 Apr 2006 15:45 WIB