detiksearch

detikSulsel

Syarat Membuat SKCK 2025 Online dan Offline, Biaya, serta Prosedurnya

Berikut adalah syarat membuat SKCK 2025 secara online dan ofline lengkap dengan biaya dan prosedurnya. Cek selengkapnya di artikel berikut!

6 jam yang lalu

detikNews

Video Puan Minta DPR Ikuti Aturan Penggunaan Strobo dan Sirene di Jalan

Ketua DPR RI Puan Maharani menanggapi kebijakan penggunaan sirene hingga strobo dalam pengawalan pejabat di jalan.

3 jam yang lalu

detikFinance

Menteri PANRB Ungkap Kabar Terbaru Rencana ASN Pindah ke IKN

Rencana pemerintah memindahkan Aparatur Sipil Negara (ASN) ke Ibu Kota Nusantara (IKN) hingga kini belum jelas.

Senin, 15 Sep 2025 18:52 WIB

Bakal Jadi ASN Polri, 44 Eks Pegawai KPK Akan Segera Dapat NIK

02:00

20Detik

Bakal Jadi ASN Polri, 44 Eks Pegawai KPK Akan Segera Dapat NIK

Rabu, 08 Des 2021 14:10 WIB

detikBali

Bawaslu Larang ASN, TNI-Polri Like dan Comment Paslon Pilkada di Medsos

Bawaslu Manggarai Barat melarang ASN, TNI, dan Polri untuk menyukai atau mengomentari postingan paslon Pilkada 2024 demi menjaga netralitas.

Kamis, 12 Sep 2024 20:39 WIB

detikNews

Elemen Masyarakat Jatim Dukung Putusan MK soal Netralitas ASN dan TNI-Polri

Keputusan MK menegaskan pentingnya netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dan aparat Kepolisian dalam penyelenggaraan Pilkada 2024.

Kamis, 21 Nov 2024 16:08 WIB

detikSumut

PDIP Sumut Ingatkan ASN-TN I/Polri Harus Netral di Pilkada: Bisa Dipidana

PDIP Sumut mengingatkan ASN dan TNI/Polri untuk netral di Pilkada 2024. Pelanggaran dapat berakibat sanksi pidana sesuai putusan Mahkamah Konstitusi.

Selasa, 19 Nov 2024 20:20 WIB

detikNews

Bupati Sidoarjo Mutasi 60 ASN, Wakil Bupati Tak Terima!

Bupati Sidoarjo memutasi sebanyak 60 pejabat ASN di lingkungan Pemkab Sidoarjo. Wabup Mimik Idayana menyatakan mutasi itu cacat prosedural dan dipaksakan.

Rabu, 17 Sep 2025 18:09 WIB

detikSumbagsel

Bawaslu Lubuklinggau Minta ASN, TNI-Polri Netral pada Pilkada 2024

Bawaslu Lubuklinggau meminta ASN, TNI-Polri untuk netral di Pilkada. Jika melanggar, Bawaslu akan merekomendasikan ke instasi masing-masing agar diberi sanksi.

Jumat, 05 Jul 2024 08:00 WIB