Kementerian PAN-RB bersama KPK dan lembaga terkait menyusun Stranas PK 2025-2026 untuk pencegahan korupsi, fokus pada reformasi birokrasi & pertumbuhan ekonomi.
Megawati melantik kepengurusan PDIP 2025-2030. Pendaftaran ke Menteri Hukum dijadwalkan dua minggu setelah kongres. Struktur lengkap pengurus juga diumumkan.
Digitalisasi pada layanan keimigrasian dan pemasyarakatan tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, tetapi juga memperkuat pengawasan-penegakan hukum.
Bukan sekadar perubahan hukum, polemik ini menghidupkan kembali perdebatan lama mengenai peran ganda TNI yang seharusnya telah dihapus pasca Reformasi.