detikHealth Nutri Level, Ikhtiar Negara Dongkrak Kesehatan Warga setiap huruf akan mewakili informasi kandungan gula, garam, dan lemak yang terkandung dalam setiap sajian. Rabu, 15 Apr 2026 14:40 WIB
detikEdu Hak dan Kewajiban Warga Negara dalam UUD 1945, Lengkap dengan Contohnya Hak dan kewajiban warga negara diatur dalam UUD 1945. Simak contohnya di sini. Selasa, 07 Okt 2025 06:30 WIB
detikEdu Hak dan Kewajiban Warga Negara Indonesia Menurut UUD 1945 Setiap warga negara Indonesia mempunyai hak dan kewajiban yang telah ditetapkan dalam pasal 27-34 UUD 1945. Apa saja? Kamis, 09 Jan 2025 06:30 WIB
detikFinance Warga Bantu Negara Apa yang bisa dilakukan warga dan masyarakat secara menyeluruh untuk membantu negara? Selasa, 07 Apr 2026 14:46 WIB
detikNews Gugatan Larang Keluarga Presiden-Wapres Jadi Capres-Cawapres Kandas di MK Mahkamah Konstitusi (MK) tidak menerima gugatan uji materi UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. 4 jam yang lalu
detikNews Tak Hanya Kewajiban, Waka MPR Tekankan Bela Negara Juga Hak Setiap Warga Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menegaskan bahwa membela negara bukan hanya kewajiban, tetapi juga hak setiap warga negara. Selasa, 04 Nov 2025 20:04 WIB
detikFinance Dapat Suntikan Modal, IFG Life Bayar Klaim Eks Nasabah Jiwasraya Rp 7,5 T PT Asuransi Jiwa IFG akan bayar klaim Rp 7,5 triliun kepada 94.793 nasabah eks Jiwasraya pada 2026, memastikan hak nasabah terpenuhi dengan baik. 2 jam yang lalu
detikBali Minat Tinggi, 490 Warga Karangasem Berangkat Kerja ke Luar Negeri Awal 2026 Sebanyak 490 warga Karangasem berangkat kerja ke luar negeri pada awal 2026, dengan minat tinggi untuk bekerja di Timur Tengah dan Eropa. 3 jam yang lalu
detikNews Saat Negara Hadir di Pesantren: Menunaikan Kewajiban Konstitusi Pendidikan Ruang publik riuh soal penggunaan APBN untuk membangun kembali mushala Pondok Pesantren Al Khoziny. Pesantren adalah bagian penting dari pendidikan nasional. Senin, 13 Okt 2025 13:22 WIB
detikJatim Kado HUT Surabaya, Denda PBB-P2 Sejak 1994 Dihapus Pemkot Surabaya hapus denda PBB-P2 menjelang HJKS ke-733. Kebijakan ini berlaku untuk tunggakan dari 1994 hingga 2025, berlaku 1-30 April 2026. 5 jam yang lalu