Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) mengambil langkah konkret untuk mengurai kemacetan kronis di jalur penyeberangan Jawa-Bali. Salah satunya dengan mengoptimalkan lahan aset milik daerah, Pemprov Jatim.
Tak hanya itu, Pemprov Jatim juga akan menggelontorkan investasi strategis untuk meningkatkan fasilitas penyeberangan di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi demi kenyamanan dan kepentingan publik.
Langkah ini berfokus pada pengoptimalan lahan Pemprov Jatim yang tersebar di titik-titik vital Pelabuhan Ketapang, yakni Dermaga MB 4, Dermaga LCM, serta Dermaga Bulusan.
Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak mengungkapkan, Pemprov Jatim telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 6 miliar khusus untuk membenahi dan merehabilitasi infrastruktur di Dermaga Bulusan. Area yang kerap menjadi titik bongkar muat truk-truk besar ini diprioritaskan agar operasionalnya semakin aman dan handal.
"Kekhawatiran dari Kadishub Pemprov Jatim adalah apabila dolphin (struktur penunjang sandar kapal) itu dibangun lagi, bisa tertabrak dan rusak kembali. Jadi, kami meminta Kadishub berkoordinasi dengan Syahbandar untuk membahas penanganan teknis terbaik," ujar Emil saat meninjau Pelabuhan Tanjung Wangi dan Ketapang, Banyuwangi, Selasa (22/9/2026).
Tidak berhenti di situ, Pemprov Jatim juga mengawal ketat peningkatan kapasitas Dermaga LCM yang selama ini menjadi tulang punggung penyeberangan kendaraan berat jenis truk tronton.
Struktur landasan di lahan milik Pemprov tersebut akan diperkuat agar kapasitas sandar kapal meningkat, dari yang semula tiga titik menjadi empat titik sandaran.
"Untuk dermaga ini, akan kita optimalkan agar bisa menambah kapasitas pelayanan," kata Emil.
Pengembangan kapasitas di lahan Pemprov ini akan diselaraskan dengan penyelesaian pembangunan Dermaga Ponton oleh PT ASDP Indonesia Ferry. Langkah koordinatif dilakukan agar pengerjaan fisik tidak mengganggu arus lalu lintas kapal yang tengah beroperasi.
Emil pun menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat jika potensi antrean kendaraan masih terjadi selama proses pengerjaan fasilitas berlangsung. Ia menegaskan, peningkatan fasilitas pelabuhan memerlukan proses teknis yang terukur demi hasil jangka panjang yang maksimal.
"Intinya kami menatap ke depan. Semua pihak, baik Pemprov Jatim, ASDP, Kementerian Perhubungan, hingga Pemerintah Kabupaten Banyuwangi bersinergi mencari solusi permanen bagi publik," tegasnya.
Dukungan terhadap langkah Pemprov Jatim juga mengalir dari pemerintah daerah setempat. Wakil Bupati Banyuwangi Mujiono menyatakan Pemkab Banyuwangi turut membenahi fasilitas penunjang di area milik daerah, seperti memperluas kapasitas parkir di Terminal Sri Tanjung dan meningkatkan kualitas Jalur Lingkar Ketapang sebagai sarana pengurai kemacetan.
"Kami akan meningkatkan area parkir di Terminal Sri Tanjung yang selama ini dimanfaatkan sebagai penampungan truk besar saat kemacetan terjadi. Supaya ke depan semakin banyak truk yang tertampung di sana," kata Mujiono.
Guna mendukung upaya mengatasi kemacetan, Pemkab Banyuwangi berencana turut meningkatkan kapasitas jalan lingkar sebagai jalur alternatif utama saat kemacetan terjadi.
Simak Video "Video Situasi Pelabuhan Ketapang di H+3 Lebaran"
(auh/abq)