Analisa Pakar Kenapa Harga Pertamax Ditahan Rp 15.950

Harga keekonomian Pertamax saat ini diperkirakan berada di kisaran Rp16.700-Rp16.800 per liter. Namun, pemerintah dan Pertamina masih mempertahankan harga jual Pertamax sebesar Rp15.950 per liter.

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet mengatakan perhitungan harga keekonomian tersebut mempertimbangkan sejumlah komponen. Di antaranya harga minyak mentah dunia, nilai tukar rupiah, biaya distribusi dan penyimpanan, margin keuntungan, serta pajak.

Dengan komponen tersebut, terdapat selisih antara harga keekonomian dan harga jual Pertamax yang dibayarkan masyarakat.

"Artinya, dengan harga Pertamax yang masih Rp15.950 per liter, ada selisih sekitar Rp750-Rp900 per liter yang secara ekonomi belum tercermin dalam harga jual," kata Yusuf, Sabtu (5/9/2026).

Menurut Yusuf, keputusan pemerintah dan Pertamina mempertahankan harga Pertamax pada awal September dapat dipahami sebagai upaya menjaga daya beli masyarakat. Dengan kebijakan tersebut, konsumen belum sepenuhnya menanggung kenaikan biaya keekonomian BBM nonsubsidi.

"Menurut saya, keputusan pemerintah dan Pertamina menahan harga Pertamax di awal September ini merupakan pilihan yang cukup sadar untuk menjaga daya beli dan kondisi sosial masyarakat," ujar Yusuf.

Meski Pertamax merupakan BBM nonsubsidi, Yusuf menjelaskan selisih antara harga keekonomian dan harga jual tetap perlu diperhitungkan dalam struktur keuangan Pertamina.

Dalam jangka pendek, kondisi tersebut dinilai masih dapat dikelola. Terlebih, sejumlah produk BBM nonsubsidi lainnya telah mengalami penyesuaian harga.

Namun, apabila harga Pertamax terus dipertahankan di bawah harga keekonomiannya dalam jangka panjang, tekanan terhadap Pertamina berpotensi meningkat. Kondisi itu dapat berdampak pada margin, arus kas, dan laba perusahaan hingga ruang investasi, khususnya di sektor hulu dan kilang.

Sementara itu, Guru Besar Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan Institut Teknologi Bandung (ITB) Prof Bonar Tua Halomoan Marbun melihat persoalan harga BBM juga tidak terlepas dari kondisi produksi minyak nasional.

Produksi minyak dalam negeri saat ini masih jauh di bawah kebutuhan nasional. Kondisi tersebut membuat Indonesia harus memenuhi sebagian kebutuhan minyak melalui impor.

"Produksi kita hanya sekitar 580 ribu barel per hari, sedangkan kebutuhan kita dari Sabang sampai Merauke adalah 1,6 juta barel. Jadi bisa dibayangkan defisitnya sekitar 1 juta barel per hari," kata Bonar.

Menurut Bonar, kesenjangan antara produksi dan kebutuhan minyak tersebut membuat pemerintah dan Pertamina menghadapi tekanan ganda. Di satu sisi, biaya pengadaan minyak harus dipenuhi, sementara di sisi lain harga BBM perlu dijaga agar tetap terjangkau masyarakat.

Tekanan tersebut dapat semakin besar ketika harga minyak dunia meningkat dan kondisi geopolitik global mengganggu kepastian pasokan. Pengadaan minyak, kata Bonar, tidak hanya berkaitan dengan kemampuan membeli, tetapi juga ketersediaan pasokan, waktu pengiriman, kondisi geopolitik, dan sejumlah faktor lainnya.

"Dari sisi kondisi saat ini, secara akademis maupun berdasarkan best practice, kebijakan pemerintah tersebut bisa dipahami. Memang merupakan langkah yang relatif pahit, tetapi bisa diterima sebagai kebijakan untuk mengamankan pasokan yang kebutuhannya semakin besar, sementara harganya tinggi dan kepastian pasokannya semakin rendah," ujar Bonar.

Bonar menambahkan, keputusan mempertahankan harga Pertamax juga dapat membantu menjaga daya beli masyarakat. Selain itu, kebijakan tersebut dinilai dapat mengurangi potensi perpindahan konsumen dari Pertamax ke Pertalite yang merupakan BBM bersubsidi.

Dengan produksi minyak domestik yang masih terbatas, Bonar menilai kebijakan menahan harga Pertamax menunjukkan upaya pemerintah meredam tekanan harga di tingkat konsumen di tengah tingginya biaya pengadaan energi.