Komisi XI DPR RI, yang membidangi keuangan, moneter, dan sektor jasa keuangan, menjadi panggung utama bagi Muhammad Misbakhun untuk memastikan setiap kebijakan dapat mendukung pemulihan dan pertumbuhan ekonomi dari bawah.
Misbakhun bahkan memiliki keyakinan kuat bahwa ruang fiskal Indonesia memadai untuk mewujudkan visi ekonomi kerakyatan. Hal ini merupakan perwujudan dari komitmennya untuk memperjuangkan penguatan UMKM dan pelaku usaha kecil di berbagai lini kebijakan nasional.
Sebagai Ketua Komisi XI DPR RI, Misbakhun konsisten mendorong agar kebijakan fiskal dan moneter berpihak pada sektor riil, terutama UMKM yang menjadi tulang punggung ekonomi rakyat.
"Bahwa kita punya ruang kemampuan fiskal itu bisa, ruang fiskal itu bisa di-create, ruang fiskal bisa dibuat tergantung kita pada titik tumpu mana yang kita beratkan, kalau kita ketemu Presiden dengan jiwa kerakyatan yang begitu besar seperti Pak Prabowo, ya kita persiapkan ruang fiskal itu," ucapnya dilansir dari detiknews.
Sebagai wakil rakyat, Misbakhun aktif mendorong pemerintah memberikan edukasi kepada pedagang untuk beradaptasi dengan era digital, agar pelaku usaha tradisional mampu memasarkan produknya melalui platform daring dan tidak tertinggal dari persaingan e-commerce.
Langkah ini ia yakini sebagai bentuk transformasi ekonomi kerakyatan yang konkret dan berkelanjutan. Selain itu, Misbakhun juga menekankan pentingnya akses permodalan dan perlindungan usaha bagi sektor mikro.
Ia mendorong pemanfaatan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan agar UMKM bisa lebih mudah memperoleh kredit dari perbankan tanpa terbebani jaminan yang berat. UU ini, yang merupakan hasil perjuangan parlemen, harus dimanfaatkan maksimal oleh pelaku UMKM.
Misbakhun bahkan mengapresiasi penundaan kebijakan pajak marketplace sebagai bentuk keberpihakan kepada usaha kecil agar tidak semakin terbebani di masa pemulihan ekonomi. Baginya, penundaan kebijakan adalah sinyal sensitivitas pemerintah terhadap kondisi pelaku usaha.
Ia menambahkan bahwa kebijakan pajak tidak boleh hanya dipandang sebagai upaya menambah penerimaan negara semata, namun harus menjadi instrumen keadilan.
Konsistensi Misbakhun dalam memperjuangkan ekonomi rakyat dari sisi regulasi, edukasi, hingga perlindungan fiskal menunjukkan kiprahnya sebagai sosok legislator yang berpihak pada ekonomi kerakyatan secara nyata, mengukuhkan posisinya sebagai figur reformasi sektor keuangan yang layak diapresiasi.
Jangan lewatkan, detikJatim akan kembali menghadirkan detikJatim Awards 2025, ajang penghargaan untuk tokoh masyarakat hingga pelaku bisnis dan instansi pemerintah yang memberikan kontribusi positif bagi masyarakat di Jawa Timur.
Tahun ini, pemberian penghargaan akan digelar di Grand Mercure Malang Mirama, Kota Malang, pada Rabu 5 November 2025. Anugerah detikJatim Awards 2025 ini diberikan kepada individu, komunitas, instansi pemerintahan, kampus, DPRD, BUMD, dan perusahaan swasta.
Seleksi penerima dilakukan melalui tahapan khusus oleh dewan redaksi detikcom dan detikJatim, dengan memperhatikan kriteria inovasi, kreativitas, inspiratif, dampak bagi masyarakat, dan keaktifan di bidang masing-masing.
Simak Video "Video Purbaya Janji Bakal Perbaiki Kebijakan Fiskal-Moneter"
(ihc/irb)