.webp)
Plh Bupati Blitar Rahmat Santoso buka suara soal aksi tebar lele di jalanan rusak. Dia memahami kejengkelan warga. Saat ini dia terus berupaya melobi Jakarta untuk meminta bantuan dan optimis dalam waktu dekat usahanya itu akan membuahkan hasil.
Ditemui di Pendopo Ronggo Hadinegoro, Rahmat menyampaikan atensinya kepada aksi warga tersebut. Dia bisa memahami bagaimana kejengkelan warga dengan kondisi kerusakan jalan yang tak mengalami perubahan.
"Saya paham itu kejengkelan warga. Kami bukannya tidak memperbaiki, pengaspalan kami lakukan. Tapi kalau truk-truk tonase berat tetap lewat, memang bukan itu solusinya. Ya, harus ada kenaikan kelas jalan," ujarnya kepada detikJatim, Rabu (1/2/2023) sore.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Rahmat mengaku, anggaran APBD Pemkab Blitar tidak mampu untuk menaikkan kelas jalan. Lagipula, itu bukan kewenangan Pemkab Blitar untuk melakukannya. Perlu adanya revisi kebijakan di tataran pemerintah pusat, menyusul adanya perkembangan investasi di wilayah selatan Kabupaten Blitar itu.
"Saya jadi wabup, pabrik RMI itu sudah ada. Makanya saya terus berupaya melobi pusat, meminta bantuan agar ada solusi dari permasalahan yang menyangkut investasi ini," ungkapnya.
Menyoal investasi di daerahnya, Rahmat mengaku pernah mendapat surat teguran dari Kemendag karena dinilai menghambat investasi. Hal ini akibat jalan utama sebagai akses keluar masuk pabrik RMI di blokade warga.
"Saya pernah dapat surat teguran dari Mendag, katanya Pemkab Blitar menghambat distribusi dan produksi stok gula menjelang puasa dan lebaran. Ya gara-gara jalan rusak terus diblokade warga. Sampai jam 3 pagi itu saya nungguin pengaspalan jalannya," aku politikus PAN ini.
Rahmat berharap pemerintah pusat segera melakukan evaluasi kelas jalan sesuai kebutuhan dimana lokasi inevastasi itu berada. Utamanya di wilayah Kabupaten Blitar. Upaya Rahmat ini mendapat angin segar. Komisi V DPR RI besok Kamis (2/2) dijadwalkan mengadakan kunker ke jalan di wilayah Brongkos- Rejoso, Binangun.
"Semoga apa yang kita harapkan bersama segera terealisasi. Kunker Komisi V DPR RI ini merespons permintaan bantuan yang saya ajukan untuk kenaikan kelas jalan di Binangun," pungkasnya.
(dpe/dte)
