Wakil Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Bima Arya meminta Kepala Desa (Kades) dan Lurah untuk membantu menyisir pemilih baru yang belum melakukan rekam KTP. Pasalnya 1,5 juta pemilih pemula yang belum melakukan perekaman e-KTP menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024.
"Ada 1,5 juta anak-anak muda pemilih pemula yang saat ini belum direkam (KTP), belum mendapatkan validitas sebagai pemilih. Kemendagri berusaha untuk menjemput bola, tidak menunggu, melakukan pendataan. Karena bagaimanapun mereka memiliki hak suara," kata Bima Arya saat memberi sambutan acara Bawaslu Jateng di Hotel Alila Solo, Sabtu (9/11/2024).
"Peran dari para kepala desa tentu untuk melakukan pemetaan, menjemput bola mendata agar anak-anak ini bisa untuk memilih. Belum lagi pemilih marginal, dan pemilih disabilitas," sambungnya.
Strategi jemput bola ini bisa dilakukan di sekolah, panti asuhan, dan pondok pesantren. Sehingga ia meminta semua pihak harus proaktif.
Dengan terdatanya setiap warga negara yang sudah memiliki hak pilih. Diharapkan partisipasi pemilih di Pilkada 2024 bisa tinggi dan meningkat.
"Kita berharap angkanya bisa ditekan mendekati 1 juta sisanya, terutama di kota-kota besar. Kalau pemilih pemula di luar jangkauan mungkin sulit," ujarnya kepada awak media.
Meski pemilih pemula ini belum masuk DPT, Bima Arya menyebut jika mereka masih bisa memilih asal sudah memiliki KTP.
"Bisa, kalau ada KTP bisa dibawa langsung ke TPS nanti. Walaupun belum masuk ke DP4 yang disampaikan pemerintah di bulan Mei tapi bisa, sudah punya KTP sudah direkam bisa," pungkasnya.
Simak Video "Video: Wamendagri Bahas Pelantikan Kepala Daerah yang Tak Mungkin Serentak"
(afn/afn)