.webp)
Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) kembali digugat di Pengadilan Negeri (PN) Solo. Kali ini gugatan dilayangkan oleh warga Solo dan Magelang yakni Top Taufan Hakim dan Bangun Sutoto.
Kedua warga tersebut mengajukan gugatan dengan mekanisme Citizen Lawsuit.
4 Orang Digugat
Kusa Hukum Penggugat, Muhammad Taufiq, mengungkapkan gugatan sudah dimasukkan ke PN Solo pada 22 Agustus 2025. Gugatan tersebut juga sudah teregistrasi di PN Solo dengan nomor 211/Pdt.G/2025/PN Skt.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dalam perkara itu, ada empat nama yang menjadi tergugat. Empat orang tersebut yakni Presiden ke-7 Jokowi, Rektor UGM Prof dr Ova Emilia, Wakil Rektor UGM Prof Dr Wening Udasmoro, dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia.
"Jadi Pak Jokowi, kemudian Kapolri, UGM dan Rektor serta Wakil Rektor Bidang Akademik itu kan membiarkan isu ini berlangsung berlarut-larut sejak 2018 sampai kemudian sudah memenjarakan dua orang namanya Nur Sugiarso atau Gus Nur dan Bambang Tri tahun 2023 sudah di penjara," tuturnya dihubungi awak media, Kamis (11/9/2025).
Gugatan Citizen Lawsuit
Taufik menjelaskan, gugatan Citizen Lawsuit berbeda dengan gugatan lainnya. Di mana, sebelum mengajukan gugatan, pihaknya mengirim pemberitahuan ke para tergugat.
"Gugatan citizen lawsuit itu sangat berbeda dengan gugatan-gugatan biasa. Jadi tanggal itu baru menerima apa namanya notifikasi bahwa jadi prosedurnya gugatan citizen lawsuit itu sebelum saya menggugat saya mengirim notifikasi atau pemberitahuan atau catatan kepada orang-orang yang yang digugat," ungkapnya.
Alasan Gugatan Dilayangkan
Taufik juga mengungkap alasan melayangkan gugatan tersebut. Ia menilai penyelenggara negara tidak boleh membiarkan persoalan tersebut berlarut-larut. Apalagi, perkara mengenai ijazah palsu Jokowi tidak memberikan kepastian.
"Tidak boleh membiarkan peristiwa seperti itu berlarut-larut. Satu itu memboroskan, yang kedua tidak memberikan kepastian hukum, yang ketiga menjadi contoh tidak baik, yang keempat alih-alih menjernihkan malah memenjarakan," bebernya.
"Atas empat hal tersebut maka saya mengajukan yang namanya gugatan citizen ya. Jadi gugatan ini didasarkan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh penyelenggara negara," sambungnya.
Jokowi Siap Hadapi Gugatan
Sementara itu Kuasa Hukum Jokowi, YB Irphan, mengaku sudah menerima mandat dari Jokowi untuk menghadapi gugatan tersebut. Irpan mengaku bahwa pihaknya masih melakukan analisis mengenai gugatan tersebut.
"Tadi dijadwalkan oleh Pak Jokowi saya diminta untuk bertemu dalam rangka koordinasi dan konsultasi terkait dengan adanya gugatan CLS. Terkait dengan gugatan tersebut saat ini saya sedang melakukan analisis apakah gugatan yang diajukan oleh saudara Top Naufan melalui kuasa hukum Bapak Taufiq memenuhi kriteria sebagai gugatan CLS," terang Irphan.
Pertanyakan Substansi Gugatan
Pihaknya mempertanyakan mengenai substansi gugatan tersebut. Apalagi, kata dia, dalam gugatan itu Jokowi diposisikan sebagai penyelenggara negara.
"Salah satu posisinya menguraikan bahwa Pak Jokowi ini diposisikan sebagai penyelenggara negara. Ya. Padahal Pak Jokowi ya untuk saat ini bukan lagi sebagai penyelenggara negara," ungkapnya.
"Jadi Pak Jokowi saat ini statusnya sebagai warga negara yang memiliki kedudukan yang sama seperti halnya kita sama tidak ada kewenangan sebagai sebagai penyelenggara negara," sambungnya.
Ia menegaskan bahwa, pihaknya siap dalam menghadapi gugatan tersebut. Apalagi, kata Irphan, sidang perdana akan digelar pada Selasa (16/9) mendatang.
"Untuk selanjutnya nanti akan kami sampaikan dalam perkembangannya setelah perkara tersebut masuk dalam pemeriksaan sidang pengadilan, untuk sidangnya besok hari Selasa. Ya, tanggal 16 September pukul 10.00," pungkasnya.
(apl/dil)
