Cerita BPS Solo Saat Sensus Ekonomi, Kena PHP-Ditolak Saat Datang

Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Surakarta tengah gencar melaksanakan Sensus Ekonomi (SE). Namun, di balik upaya memotret kondisi ekonomi daerah, para petugas di lapangan harus merasakan penolakan hingga janji palsu alias "PHP" dari warga.

Kepala BPS Kota Surakarta, Ratna Setyowati,mengungkapkan selama sepuluh hari pertama pelaksanaan sensus ekonomi, tantangan terberat justru datang dari resistensi masyarakat. Ada warga yang secara terang-terangan menolak hingga yang sengaja menghindar dari kejaran petugas.

"Kalau (petugas) sampai diusir gitu tidak ada. Tapi kalau dijanjikan fiktif (PHP) itu memang sering. Itulah kesabaran petugas menghadapi karakter masyarakat kota yang sibuk," ujar Ratna saat ditemui di kantornya, Rabu (24/6/2026).

Menurutnya, banyak warga yang enggan ditemui dengan alasan kesibukan, atau sengaja memberikan janji pertemuan yang tidak pernah ditepati. Tantangan ini semakin terasa saat petugas harus mendata penghuni kos-kosan yang mobilitasnya tinggi dan sulit ditemui di tempat.

"Termasuk tantangan kami adalah anak-anak kos itu, anak-anak kos kan nggak tahu kamar-kamar sendiri-sendiri. Nah itu ada upaya kami juga nanti akan meninggalkan surat untuk janjian kapan bisa menghubungi ini. Itu sebagai salah satu upaya kami untuk dapat mendapatkan data informasi ini," ungkapnya.

Selain kena PHP, petugas juga sempat menghadapi penolakan dari kelompok masyarakat tertentu. Ia mengatakan, petugas sudah datang ke rumah namun ditolak.

"Ada temuan masyarakat yang menganut aliran tertentu yang interaksinya dengan masyarakat umum itu terbatas. Kemarin sempat ada satu rumah tangga yang belum bersedia menerima petugas," jelasnya.

Meski ada penolakan, pihaknya tidak tinggal diam. Ratna mengaku masih menjalin komunikasi dengan pihak pemangku wilayah maupun yang dipercaya.

"Kami baru koordinasi, jadi itu baru kita tangkap evaluasi dari minggu ini, minggu kemarin ini. Jadi harapannya nanti minggu depan sudah kita tindak lanjuti. Kami nanti akan koordinasi mungkin dengan jemaahnya yang dikenal gitu supaya yakin kalau mereka didatangi oleh petugas kita," terangnya.

BPS menduga, ketakutan warga didata berakar pada kekhawatiran terkait pajak. Banyak masyarakat yang takut data pendapatan dan aset yang mereka berikan akan diserahkan ke kantor pajak.

"Kami pastikan BPS tidak ada sangkut pautnya dengan pajak. Data kami rahasia dan dijamin undang-undang. Kami hanya menampilkan data makro, bukan data mikro per individu," tegasnya.

Lebih lanjut, Ratma mengatakan sensus ekonomi kali ini juga memiliki tantangan baru, yakni menjaring pelaku usaha yang tidak memiliki kantor fisik atau plang nama. BPS kini mulai masuk ke rumah-rumah untuk mendata para konten kreator, influencer, hingga podcaster.

"Fenomena sekarang kan online, banyak yang tidak kasat mata. Influencer dan podcaster itu ada ekonomi kreatif yang dikembangkan di sana. Kami ingin memotret itu karena prospeknya besar, modal kecil hasil besar," tambahnya.

Hingga saat ini, progres Sensus Ekonomi di Solo baru mencapai 9,9 persen atau sekitar 22.750 usaha dari total target 230.000 usaha. BPS mengerahkan 350 petugas yang tersebar di berbagai kelurahan untuk merampungkan target tersebut hingga Agustus mendatang.

"Kami minta bantuan wilayah, Pak Wali juga sudah mengeluarkan edaran ke Camat hingga RT agar membantu kelancaran petugas kami di lapangan," pungkasnya.