.webp)
Diraihnya prestasi ini sejak 2018, menjadi bukti bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Klaten tahun 2023 telah disajikan dengan jujur, transparan, akuntabel, dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia.
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Klaten tahun anggaran 2023 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan Jawa Tengah (Jateng) diterima langsung Bupati Klaten Sri Mulyani, di Kantor BPK Jateng. Atas laporan keuangan tersebut, BPK Jateng memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian atau unqualified opinion.
Kepala BPK Jateng Hari Wiwoho berharap penghargaan WTP ini dapat memotivasi seluruh jajaran pemerintah daerah untuk terus berinovasi dan berprestasi di berbagai bidang.
Hari menjelaskan, penyerahan LHP keuangan pemerintah daerah untuk 16 kabupaten/kota di Jawa Tengah merupakan bagian dari mandat undang-undang. Berdasarkan pemeriksaan BPK pada 16 kabupaten atau kota, ditemukan beberapa isu penting yang memerlukan perhatian.
Mulai dari pengelolaan pendapatan pajak daerah yang belum optimal, kekurangan volume pekerjaan atau ketidaksesuaian dalam aspek pekerjaan, pemanfaatan aset yang tidak sesuai ketentuan, hingga pembayaran jasa konsultasi yang tidak sesuai dengan kondisi eksternal.
Hari juga menyoroti pentingnya implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) yang belum dilaksanakan secara optimal. Kendati belum semua kabupaten menerapkan SIPD, perubahan sudah mulai terlihat pada tahun 2024, sehingga memungkinkan adanya integrasi laporan secara nasional berbasis elektronik.
"Dengan mempertimbangkan bukti, risiko, dan materialitas pemeriksaan, serta rencana aksi pemerintah daerah terkait rekomendasi BPK, opini WTP diberikan kepada 16 kabupaten/kota di Jawa Tengah untuk meningkatkan laporan keuangan pemerintah daerah di tahun 2023," kata Hari di Kantor BPK Jateng, Rabu (21/5/2024).
Usai menerima penghargaan tersebut, Sri Mulyani mengungkapkan rasa syukurnya atas perolehan opini WTP tahun anggaran 2023 oleh Pemkab Klaten.
Ia menyampaikan apresiasinya kepada seluruh jajaran Pemkab Klaten atas kerja keras mereka, sehingga pengelolaan anggaran dan kinerja Pemkab Klaten yang akuntabel dan transparan.
"Pencapaian Opini WTP ini dicapai berkat semangat seluruh ASN baik itu di jajaran Eksekutif maupun di jajaran Legislatif di Kabupaten Klaten," terang Sri Mulyani.
"Saya berharap capaian WTP ini dapat semakin memotivasi untuk meningkatkan pelayanan terbaik bagi masyarakat Kabupaten Klaten serta mempertahankan kinerja Pemerintah Kabupaten Klaten yang akuntabel dan transparan," sambungnya. (akn/ega)
