Penerapan aturan terbaru Badan Gizi Nasional (BGN) soal penyesuaian biaya operasional dan jumlah penerima manfaat Makan Bergizi Gratis (MBG) memicu dilema di tingkat relawan dan mitra MBG di NTB. Imbas pengurangan itu, para relawan atau pekerja di SPPG terancam pemutusan hubungan kerja (PHK).
Ketua Satgas Makan Bergizi (MBG) Nusa Tenggara Barat (NTB), Fathul Gani, mengungkapkan aturan baru tersebut mewajibkan rasio jumlah relawan disesuaikan dengan kapasitas penerima manfaat (PM) di setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Sebagai contoh, Fathul berujar, SPPG dengan kapasitas 3.000 penerima manfaat dijatah 47 orang relawan. Namun, jika jumlah penerima manfaat di bawah angka tersebut, jumlah relawan otomatis harus dikurangi. Kondisi ini kata dia, membuat para mitra di lapangan berada dalam posisi dilematis.
"Justru sekarang yang menjadi mitra kita posisinya dilematis. Seolah-olah mitra yang mengurangi relawan, padahal ketentuan jumlah relawan ini sesuai dengan ketentuan terbaru yang dikurangi BGN," ujar Fathul kepada wartawan, Kamis (12/11/2026).
Meski demikian, Fathul mengapresiasi sejumlah mitra dan relawan yang memilih jalan tengah. Berdasarkan kesepakatan internal, ada relawan yang memilih untuk tetap bertahan dan berbagi penghasilan meski konsekuensinya pemasukan berkurang.
"Banyak kita harus berterima kasih pada mitra yang berinisiatif, dan relawan juga legowo, ada yang mau berbagi. Sehingga memang konsekuensinya penghasilannya akan berkurang," imbuhnya.
Dampak kebijakan ini paling dirasakan pada merosotnya penghasilan operasional SPPG. Fathul membeberkan, sebelum aturan baru berlaku, insentif layanan harian bisa mencapai Rp 6 juta atau menembus sekitar Rp 144 juta per bulan.
Namun, dengan rumus baru insentif senilai Rp 2.000 per penerima manfaat, angka tersebut terjun bebas. Jika sebuah SPPG hanya melayani 1.000 penerima manfaat, pemasukan harian praktis tinggal Rp 2 juta.
"Jika dikalikan 20 hari layanan, totalnya hanya mengantongi Rp 40 juta per bulan," ujarnya.
Fathul membeberkan penurunan masif ini dinilai sangat memberatkan operasional SPPG di lapangan. Tak hanya soal pendapatan, beban kerja relawan juga dinilai tidak sebanding dengan beban kerja.
"Jika jumlah relawan dipangkas, relawan harus bekerja ekstra keras menangani porsi besar maupun porsi kecil menu MBG," ujarnya.
Melihat peliknya persoalan di lapangan, Fathul berharap pihak BGN bersedia mengevaluasi kebijakan tersebut. Mengingat salah satu misi besar dari program MBG adalah memperluas lapangan pekerjaan bagi masyarakat.
"Harapan kita mudah-rumah ketentuan ini bisa ditinjau ulang untuk memperhatikan kondisi di lapangan. Program MBG ini kan salah satu harapannya adalah membuka lapangan pekerjaan," tegasnya.
Sebagai langkah konkret, Satgas MBG NTB berencana membawa persoalan ini ke tingkat nasional. Seluruh pengurus Satgas dari berbagai kabupaten/kota dijadwalkan bakal menggelar rapat koordinasi pekan depan guna menyuarakan aspirasi para relawan dan mitra.
"Kami minta juga jangan ada yang kena PHK. Kan ada juga yang pakai sistem gilir per pekan," ujarnya.
Kepala Regional BGN NTB, Eko Prasetyo, berharap kebijakan efisiensi tersebut tidak berujung pada pemutusan hubungan kerja (PHK) bagi relawan SPPG di NTB. Ia mendorong setiap SPPG mengatur pola kerja secara bergilir atau shifting agar seluruh relawan tetap bisa bekerja.
"Intinya kesepakatan bersama untuk itu. Tapi harapan kami tidak ada relawan yang dirumahkan, karena memang mereka sudah berjuang dari awal. Harapan tetap bekerja," ujarnya.
Eko mengatakan pengaturan jumlah dan pola kerja relawan diserahkan kepada masing-masing SPPG melalui kesepakatan bersama. Dalam hal ini, Kepala SPPG diharapkan menjadi penengah antara mitra yayasan dan relawan untuk mencari solusi yang tidak merugikan kedua pihak.
"SPPG sebagai penengah bisa mencari solusi terbaik buat semua, baik dari pihak mitra yayasan maupun dari pihak relawan," katanya.
Simak Video "Video Nanik Ogah Jawab Saat Ditanya Motor Listrik MBG, Pilih Menghindar"
(hsa/hsa)