Pelaku pariwisata Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB), mengkritik Kementerian Pariwisata (Kemenpar). Musababnya, Kemenpar dinilai tidak bertaring dalam mengurus pariwisata di Indonesia.
Kritik itu disampaikan Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gabungan Pengusaha Wisata Bahari dan Tirta Indonesia (Gahawisri) Labuan Bajo, Budi Widjaja, dalam rapat Kemenpar bersama para pelaku industri di Jakarta, Selasa (3/2/2026). Kritik disampaikan langsung di hadapan Menpar, Widiyanti Putri Wardhana, dan Wamenpar, Ni Luh Puspa, yang memimpin rapat tersebut.
"Gahawisri mempertanyakan posisi atau kemampuan Kemenpar secara institusi karena saat ini Kemenpar hanya kementrian golongan tiga, sebuah kementerian yang hanya bisa bergerak sebagai promotor, bukan sebagai koordinator ataupun pelaksana sampai di daerah," kata Budi dalam keterangannya.
Menurut Budi, banyak permasalahan atau kebijakan yang berdampak pada keselamatan pariwisata tidak berada di bawah ranah Kemenpar, tetapi di lintas sektoral sebagai bagian dari ekosistem.
Sementara yang menjadi ranah Kemenpar pun tidak dapat dieksekusi dengan baik di daerah karena ketergantungan kepada pemerintah daerah (pemda) melalui Dinas Pariwisata (Dispar). Walhasil, hasil rapat, usulan, dan sebagainya di Kemenpar hanya sebatas laporan ke presiden atau Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tanpa realisasi di lapangan.
Simak Video "Video PR Buat Kemenpar: Pariwisata RI Dinilai Masih Ketergantungan ke Bali"
(dpw/dpw)