Pemalakan di Taman Narmada: Pelaku Guide Lokal-Pengelola Ancam Boikot

Pengalaman tak mengenakkan dirasakan oleh sembilan wisatawan domestik saat berkunjung ke Cagar Budaya Taman Narmada, di Kecamatan Narmada, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB). Rombongan ibu-ibu tersebut dipalak Rp 100 ribu oleh seorang pemandu wisata atau guide lokal.

Ketua Sahabat Pariwisata Nusantara (Sapana), Rudy Lombok, yang mendampingi perjalanan itu menceritakan insiden tersebut. Para ibu-ibu itu dipalak meski sudah membayar tiket masuk masing-masing sebesar Rp 10 ribu.

"Tamu-tamu saya masuk ke Taman. Karena ada local guide, jadi saya nggak ikut masuk dan diam di parkiran," kata Rudi menjelaskan kejadian tidak mengenakkan yang dialami tamunya, Kamis (27/11/2025).

Sebut Nominal Sebagai Aturan

Menurut Rudy, peristiwa itu terjadi pada 25 November. Rombongan ibu-ibu itu sempat mencoba menawar ketika diminta membayar Rp 100 ribu, tapi pemandu tetap kukuh menyebut nominal tersebut sebagai aturan.

"Kata orang itu sudah aturan (Rp 100 ribu). Nah, tamu saya nego Rp 50 ribu. Oknum ini nggak mau, akhirnya dikasih lah Rp 100 ribu. Mungkin karena tamu malas ribut," ujar Rudy.

Rudy menyayangkan dugaan pemalakan yang dilakukan oleh guide lokal di Taman Narmada. Ia menyebut aksi ini dapat mencoreng citra pariwisata Lombok Barat.

Di sisi lain, Rudy menyebut kenaikan tarif masuk ke Cagar Budaya Taman Wisata Narmada per 2 November 2025 dilakukan tanpa sosialisasi. Rudy pun mengancam tidak akan membawa turis ke cagar budaya yang dikelola oleh PT Tripat itu.

"Kami sudah sepakat dengan teman-teman travel untuk blacklist Taman Narmada dari paket kunjungan," pungkasnya.

Pengelola Ancam Boikot Pemandu

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur PT Tripat Wewe Anggreaningsih mengaku sudah mendapat informasi dan melakukan investigasi terkait dugaan pemalakan terhadap wisatawan itu. Wawe memastikan pemandu yang melakukan pungutan tidak resmi akan diboikot dari aktivitas di Taman Narmada.

Meski begitu, Wawe menyayangkan dugaan pemalakan itu disebarkan melalui media sosial. Menurut dia, warga seharusnya mengadukan permasalahan itu kepada pengelola secara langsung.

"Jika ada keluhan, kami telah menempatkan nomor kontak untuk pengaduan. Jadi kami tidak menerima pengaduan tersebut dan diviralkan di media," tegas Wewe.