Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Nusa Tenggara Barat (NTB) menyoroti dampak masifnya penggunaan energi kotor batubara di seluruh pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) di Pulau Lombok dan Sumbawa.
Direktur Walhi NTB Amri Nuryadin mencontohkan kondisi di PLTU Jeranjang, Desa Taman Ayu, Kecamatan Gerung, Lombok Barat, yang berkapasitas 75 megawatt. Menurutnya, pembangkit ini masih masif menggunakan batubara sehingga berdampak serius pada ekologi di desa lingkar PLTU.
"Kita tahu dampak penggunaan batubara ini cukup berbahaya bagi masyarakat. Padahal dalam komitmen net zero emission (NZE) tahun 2050 itu belum ada jaminan di NTB bisa tercapai," kata Amri dalam diskusi publik Ancaman PLTU Captive dan Co-Firing Biomassa di NTB: Solusi Palsu Transisi di Mataram, Selasa (12/8/2025).
Amri menilai pemerintah NTB semestinya sudah melakukan perencanaan dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2024-2034 untuk mengurangi penggunaan batubara di semua PLTU.
"Sampai hari ini tidak ada jaminan NZE 2050 itu bisa tercapai di NTB. Kita ingin harus sudah mulai tahapan energi ke energi baru terbarukan (EBT)," ujarnya.
Berdasarkan data Walhi, total kebutuhan batubara untuk PLTU di NTB mencapai 4.500 ton per bulan. Amri menyebut hal ini berdampak pada kesehatan warga sekitar PLTU.
"Di Desa Taman Ayu ini dulu terkenal dengan produksi bawang Bongor. Sekarang sudah tidak ada warga yang menanam bawang karena terdampak polusi batubara dari PLTU tersebut," katanya.
Amri menambahkan, tahapan transisi energi dalam RUPTL belum memiliki peta jalan yang jelas. Belum ada langkah pemerintah daerah untuk beralih dari energi kotor.
"Justru penggunaan energi kotor ini terus meningkat," tegasnya.
Simak Video "Video Walhi: Perdagangan Karbon Bukan Jalan Utama Atasi Krisis Iklim"
(dpw/dpw)