Kementerian Luar Negeri (Kemlu) menegaskan bahwa Pulau Pasir memang tidak pernah dimiliki oleh Indonesia. Termasuk ketika masa Hindia Belanda. Sebelumnya, ada warga di Nusa Tenggara Timur (NTT) yang meminta Australia hengkang dari pulau tersebut.
"Jadi wilayah NKRI berdasarkan hukum internasional yang kita sebut asas uti possidetis juris adalah bekas wilayah Hindia Belanda dan dalam konteks ini Pulau Pasir atau Ashmore tidak pernah menjadi bagian dari wilayah Hindia Belanda," kata Direktur Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional L Amrih Jinangkung dalam press briefing Kemlu, Kamis (27/10/2022).
"Dengan demikian, ketika Indonesia merdeka, ketika Indonesia merdeka, Ashmore tidak pernah menjadi bagian dari wilayah NKRI," sambungnya.
Amrih mengatakan pemerintah Hindia Belanda juga tidak pernah memprotes klaim kepemilikan Pulau Pasir oleh Inggris.
"Dan dalam praktiknya pemerintah Hindia Belanda juga tidak pernah memprotes klaim atau kepemilikan Pulau Pasir atau Ashmore oleh Inggris," ujarnya.
Amrih menjelaskan Pulau Pasir juga tidak pernah masuk dalam peta NKRI. Baik peta yang dibuat pada 1957, 1960, maupun tahun-tahun berikutnya. Karena itu, tegas Amrih, Indonesia memang tidak pernah memiliki atau mengklaim kepemilikan Pulau Pasir.
"Kemudian kalau kita lihat praktik Republik Indonesia sejak atau kita lihat pada misalnya Deklarasi Djuanda tahun 1957, kemudian diundangkan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1960. Pulau Pasir atau Ashmore tidak masuk dalam wilayah atau dalam peta NKRI sejak 1957, tahun 1960 maupun pada peta-peta yang dibuat setelah itu," tutur Amrih.
"Jadi dalam konteks ini, memang Indonesia tidak pernah memiliki atau tidak punya klaim terhadap Pulau Pasir atau Ashmore," sambung dia.
Soal Perjanjian RI-Australia di halaman berikutnya
Simak Video "Video: Melihat Makam Arya Daru, Ternyata Sempat Diacak-acak OTK"
(hsa/dpra)