Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali menegaskan posisinya sebagai pionir dalam digitalisasi belanja pemerintah daerah dan layanan publik. Penegasan itu dibuktikan melalui prestasi membanggakan di tingkat nasional.
BPD Bali meraih penghargaan sebagai Bank Pembangunan Terbaik II pada ajang Championships Percepatan Digitalisasi Daerah (P2DD) 2025. Pencapaian luar biasa ini dipaparkan dalam Rapat Koordinasi Pusat-Daerah (Rakorpusda) Program P2DD 2025 di Jakarta, Senin (1/12/2025).
Capaian ini menunjukkan komitmen dan konsistensi BPD Bali dalam mendukung perkuatan tata keuangan digital. Salah satu faktor penting di balik pencapaian ini adalah penerapan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD), melalui implementasi Kartu Kredit Indonesia (KKI) dan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) Tap. Langkah ini meningkatkan transparansi, efisiensi, akurasi pencatatan, serta meminimalisasi potensi kebocoran dalam pengelolaan keuangan daerah.
Direktur Operasional BPD Bali, Ida Bagus Gede Setia Yasa, hadir sekaligus menjadi narasumber dalam acara Rakorpusda Program P2DD 2025 di Jakarta. Setia Yasa menyatakan keberhasilan digitalisasi di daerah, khususnya Bali, tidak terlepas dari sinergi kuat antara pemerintah daerah (pemda) dan BPD sebagai bank rekening kas umum daerah (RKUD).
Sinergi ini memungkinkan digitalisasi belanja pemerintah menjadi lebih akuntabel, meningkatkan efektivitas penggunaan uang persediaan (UP), dan memperluas layanan publik menjadi lebih cepat, mudah, aman, dan efisien, sejalan dengan arah kebijakan Bank Indonesia (BI).
BPD Bali mencatat Bali merupakan salah satu pemda dengan tingkat adopsi KKI terbaik di mana seluruh tingkat pemerintahan, baik provinsi, kabupaten, maupun kota, yang sudah melakukan transaksi KKI.
Sebagai bank issuer KKI, Bank BPD Bali telah memfasilitasi KKI Online Payment yang terhubung dengan marketplace lokal, seperti Bali Mall dan platform pengadaan nasional e-katalog LKPP yang digunakan kementerian/lembaga dan pemda. Fitur KKI Online Payment BPD Bali memungkinkan transaksi menggunakan virtual card tokenisasi dan dapat dimonitor secara realtime oleh pemegang KKI, baik pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK), pengguna anggaran (PA)/satuan kerja perangkat daerah (SKPD), dan bendahara umum daerah (BUD), melalui kanal Internet Banking Bisnis (IBB) BPD Bali.
Dalam ranah digitalisasi layanan publik, BPD Bali merupakan first mover dalam implementasi QRIS Tap. Implementasi QRIS Tap telah berhasil diujicobakan pada sistem transportasi daerah, seperti Trans Sarbagita dan Trans Metro Dewata, yang menjadi contoh keberhasilan digitalisasi transportasi daerah.
Potensi QRIS Tap sangat besar untuk peningkatan layanan publik dan optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD), tidak hanya di sektor transportasi, tetapi juga di sektor lain, seperti parkir, retribusi, dan wisata. QRIS Tap memungkinkan transaksi dengan mekanisme tanpa pindai serta memiliki fitur tap-in, tap-out, dan offline authentication.
Setia Yasa menjelaskan BPD Bali dan pemda menerapkan tiga pilar strategi utama untuk memastikan pemerataan implementasi dan perluasan pemanfaatan layanan digital tersebut. Ketiganya adalah kolaborasi terstruktur untuk pemerataan KKI di seluruh SKPD mencakup pola kolaborasi yang efektif melibatkan komitmen pimpinan daerah, pendampingan intensif kepada SKPD, penetapan standart operating procedure (SOP) yang selaras, serta monitoring rutin bersama.
"Lesson learned bagi pemda lain yang ingin mempercepat implementasi KKI adalah bahwa keberhasilan memerlukan komitmen yang kuat di tingkat daerah, standar operasional yang jelas, integrasi sistem yang rapi, dan pendampingan berkelanjutan hingga level operasional SKPD," tutupnya.
Simak Video "Dari Ulos hingga Kopi Lintong, BI Sibolga Dorong UMKM Go Global"
(hsa/hsa)