Informasi maraknya pelanggaran tata ruang oleh belasan pelaku usaha di DTW Jatiluwih, Kecamatan Penebel membuat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tabanan turun ke lokasi, Rabu (6/8/2025). Bahkan, akibat pelanggaran itu kabarnya status Warisan Budaya Dunia (WDB) oleh UNESCO bakal dicabut.
Wakil Ketua I DPRD Tabanan, I Made Astadarma, mengatakan kunjungan ini merupakan tindak lanjut dari pemberitaan yang menyebut adanya pelanggaran pembangunan di kawasan Jatiluwih. Bahkan, UNESCO disebut telah mengirimkan peringatan atas maraknya pelanggaran tata ruang di daerah tersebut.
"Jika pelanggaran ini tidak segera dikendalikan, dampaknya bisa sangat serius, yakni pencabutan status Jatiluwih sebagai warisan dunia," ujarnya.
Dari hasil pengecekan, Dewan Tabanan menemukan ada 13 usaha melakukan pelanggaran meski telah mendapat Surat Peringatan (SP) sebanyak dua kali.
Selain itu, ditemukan pula adanya pembangunan restoran baru yang berdiri di atas sepadan jalan, serta adanya aktivitas pengurukan lahan sawah di dekat Kantor Manajemen DTW Jatiluwih yang diduga akan dibangun fasilitas baru.
Astadarma menegaskan bahwa seluruh pihak harus patuh pada aturan, terutama pada Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Tabanan Tahun 2023-2043.
"Jangan sampai pembiaran ini merusak kawasan yang sudah diakui dunia. Kita tidak ingin kehilangan status ini. Tapi kita juga tidak ingin masyarakat lokal dirugikan," tegasnya.
Astadarma menegaskan DPRD akan mengeluarkan rekomendasi dari seluruh komisi melalui rapat kerja dengan OPD terkait, serta mencari solusi terhadap bangunan yang sudah terlanjur berdiri. Terlebih pelaku usaha mayoritas warga lokal.
Simak Video "Video RI Siapkan 15 Cagar Budaya untuk Diajukan Jadi Warisan Dunia UNESCO"
(hsa/hsa)