Sejumlah kader PDIP merespons pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menyebut hati PDIP sama dengan pemerintah. Salah satu respons diungkapkan oleh Ketua DPP PDIP Ganjar Pranowo. Menurut Ganjar, cita-cita yang sama tak berarti harus bergabung dengan koalisi pemerintah.
"Kami sependapat bahwa seluruh kekuatan politik memiliki tanggung jawab yang sama untuk menjaga bangsa dan menjalankan amanat UUD 1945 dan menjalankan seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai sumpah jabatan. Dalam pengertian itulah, tentu semangat kebangsaan kita sama, kata Ganjar kepada wartawan, Jumat (24/7/2026), dikutip dari detikNews.
"Namun, kesamaan cita-cita tidak berarti semua partai harus berada dalam satu barisan pemerintahan," imbuhnya.
Ganjar lantas bicara mengenai sistem demokrasi. Menurutnya, pemerintah dan partai yang bukan bagian dari koalisi pemerintah menghadirkan sistem check and balances. Ganjar pun menyinggung sikap partai berlambang banteng yang memutuskan menjadi kekuatan penyeimbang.
"Justru dalam sistem demokrasi, pembagian peran antara pemerintah dan kekuatan penyeimbang merupakan mekanisme yang sehat agar check and balances berjalan dan kekuasaan tidak kehilangan kontrol, sehingga tidak menuju pada kekuasaan mutlak," ujarnya.
Ganjar menegaskan posisi PDIP bukan bagian dari koalisi pemerintah Prabowo-Gibran. Meski demikian, dia berujar, PDIP tetap menghormati Prabowo.
"Karena itu, posisi PDI Perjuangan hari ini sudah jelas. Kami menghormati Presiden sebagai kepala pemerintahan yang memperoleh mandat rakyat, tetapi kami juga akan menjalankan fungsi kontrol secara konsisten," imbuh Ganjar.
Menurut Ganjar, PDIP akan memberi kritik untuk menjaga kebijakan agar tetap berpihak pada rakyat. Di sisi lain, Ganjar menyebut dinamika politik di masa depan bisa saja berubah.
"Kritik yang kami sampaikan bukan untuk menjatuhkan pemerintah, melainkan untuk menjaga agar kebijakan tetap berada dalam koridor konstitusi dan berpihak kepada rakyat. Soal dinamika politik ke depan, biarlah waktu yang menjawab," kata Ganjar.
"Yang pasti, sikap politik PDI Perjuangan tidak ditentukan oleh rayuan kekuasaan atau jabatan, melainkan oleh kepentingan rakyat dan komitmen menjaga demokrasi," pungkasnya.
Simak Video "Video: Meruncing Adu Komentar PSI dan PDIP Karena Jokowi"
(iws/iws)